 |
| Info Artikel Politik |
|
Hati-hatilah, Gus! (2)
Adil - Pada kolom pekan lalu saya sudah kemukakan lima agenda besar yang menjadi tugas
pokok Gus Dur selaku presiden. Saya juga sudah sampaikan semacam catatan terhadap kinerja
Gus Dur untuk agenda pertama, yaitu menjaga integritas teritorial RI supaya wilayah
Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap utuh dan padu. Dalam hal ini Gus Dur belum
menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan.
Agenda kedua, mengembalikan rasa aman kepada seluruh rakyat Indonesia dengan jalan
memberikan proteksi dan garansi penuh pada pelaksanan HAM, tampaknya juga masih agak jauh
dari kenyataan. Pelanggaran HAM terus saja terjadi di berbagai wilayah kita. Malahan ada
semacam kesan, karena begitu seringnya masyarakat kita dihadapkan pada pelanggaran HAM,
maka kita sudah tidak bisa terkejut lagi tatkala terjadi pelanggaran HAM dalam bentuk
besar maupun kecil, di Jawa atau luar Jawa.
Namun, dalam hal ini, kita juga harus fair kepada Gus Dur bahwa dia sudah mulai
menunjukkan hasil yang lumayan. Paling tidak, sementara ini tampaknya kerusuhan di
kepulauan Maluku sudah mulai mereda. Di Aceh kejahatan terhadap kemanusiaan (crime againts
humanity) seperti yang terdahulu, mudah-mudahan juga sudah tidak terlihat lagi.
Agenda penting Gus Dur yang ketiga, adalah menjadi nakhoda yang bijak dan arif supaya
bahtera republik bisa berjalan dengan aman. Tidak terseok-seok, apalagi menabrak
karang-karang yang tajam. Untuk itu, diperlukan betul-betul keadilan dan kearifan.
Sayangnya, kearifan itu belakangan justru semakin menghilang. Komentar-komentar yang
dibuat Gus Dur sering membuat sakit hati umat Islam. Dan, pada gilirannya menimbulkan
kekurang percayaan pada Gus Dur sendiri.
Lihatlah bagaimana dengan enteng dia mengatakan bahwa di Maluku Utara korban yang jatuh
hanya lima orang. Padahal kenyataannya, sudah ribuan orang terbunuh di kawasan Indonesia
bagian timur itu. Saya diberitahu mengapa massa di Lombok mengamuk sejadi-jadinya sehingga
menimbulkan peristiwa SARA yang dahsyat, oleh karena mereka sekadar mereaksi ucapan Gus
Dur yang jauh dari kearifan itu.
Demikian juga ketika dia mengatakan krisis Maluku disebabkan orang Islam di sana terlalu
dimanjakan selama Orde Baru. Tentu pernyataan tersebut menimbulkan luka yang mendalam di
kalangan umat Islam sendiri. Karena itu, tanpa mengambil contoh yang lebih banyak lagi,
yang diperlukan buat Gus Dur adalah sebuah kehati-hatian di dalam menjadi nakhoda
pluralisme, agar dia sendiri tidak melakukan diskriminasi yang mencolok dan pada
gilirannya menimbulkan gejolak sosial yang lebih luas.
Tugas pokok lain yang harus dipecahkan Gus Dur adalah melakukan pemulihan ekonomi. Di
sinilah saya yakin kepiawaian Gus Dur betul-betul akan diuji, untuk melakukan seluruh
fokus perhatiannya pada masalah ekonomi. Oleh karena, memang masalah inilah yang
menyangkut langsung hajat hidup orang banyak --yang bisa menenangkan tetapi juga bisa
memicu keresahan yang luas.
Dengan pandangan yang objektif, saya yakin bahwa dalam pemulihan ekonomi rapor Gus Dur
masih merah. Dan, tampaknya belum akan menjadi nilai biru dalam tempo dekat ini, karena
seluruh usaha perbaikan ekonomi selalu ditorpedo oleh langkah-langkah politik Gus Dur yang
cukup destruktif.
Sesungguhnya di berbagai daerah sudah tampak kegiatan ekonomi menggeliat. Bahkan secara
makro, tampak ada harapan yang bagus buat perbaikan ekonomi Indonesia, seperti halnya
negara-negara Asia lainnya yang terkena krismon. Tetapi inilah masalah yang membuat kita
prihatin dan ngeri. Karena setiap ada langkah perbaikan ekonomi yang diupayakan secara
sungguh-sungguh oleh rakyat Indonesia, maka secara langsung atau tidak, dikocar-kacirkan
oleh move-move politik Gus Dur sendiri. Move-move politik yang sangat tidak bijak, yang
selalu menimbulkan centang perenang, saling curiga, serta konflik sosial di tengah-tengah
masyarakat.
Gus Dur harus ingat, sebuah pemerintahan jatuh bukan karena ideologi atau karena hal-hal
yang sifatnya nonekonomi. Tetapi selalu saja pemerintahan itu bisa melorot dan akhirnya
ambruk, karena tidak berdaya memecahkan masalah ekonomi yang menyangkut kepentingan perut
rakyat banyak.
Saya ingin mengimbau lewat kolom pendek ini, agar Gus Dur tidak amatiran di dalam
menghandle ekonomi nasional. Dia harus mengacu kepada cita-cita semula untuk menberantas
KKN, dan bukan justru mengembangkan fenomena KKN gaya baru yang dalam jangka panjang
tampaknya lebih berbahaya dan lebih mengerikan.
Kata-kata yang mulai menjadi ungkapan masyarakat banyak bahwa "rezim Soeharto perlu
waktu 10-15 tahun untuk menanam dan mengembangkan KKN, sementara pemerintah Gus Dur perlu
butuh waktu hanya 10-15 minggu", tidak boleh ditangkap dengan emosi dan kemarahan.
Tetapi harus dicerna dengan sesungguhnya, karena saya yakin sangat banyak kadar kebenaran
dari ungkapan yang mulai memasyarakat seperti itu.
Masalah good governance dan clean government sebagai agenda reformasi, juga harus dipikul
di pundak pemerintahan Gus Dur. Good governance berarti bahwa pemerintah selalu mempunyai
komitmen kerakyatan dan tidak bergeser dari tujuan yang luhur itu. Sementara clean
government berarti, seluruh sel-sel pemerintahan harus sebebas mungkin atau dijauhkan dari
penyakit KKN.
Menilik perkembangan terakhir copot-mencopot para menteri, sekarang makin kelihatan bahwa
clean government seperti yang diharapkan itu memang masih sangat jauh. Malahan saya
mengimbau kepada media massa agar tidak menutup-nutupi permainan KKN yang sudah merambah
jauh ke dalam tubuh pemerintahan Gus Dur.
Kita ingin supaya rumor atau kabar angin yang demikian deras bahwa ada suap-menyuap di
antara pejabat tinggi dengan para kroni baru yang meliputi uang belasan sampai puluhan
miliar rupiah, hendaknya diinvestigasi oleh media massa secara lugas dan apa adanya.
Sebab, kalau kita biarkan tanaman KKN baru ini subur dan berkembang di era reformasi, maka
perjuangan reformasi akan mentok dan mengalami kemunduran. Bahkan kemudian dapat kandas
untuk selama-lamanya.
Laksamana Sukardi dalam sebuah wawancara mengatakan, sekarang banyak orang yang
"maling berteriak maling". Walaupun tidak jelas maksud Laksamana Sukardi, tetapi
ketika di pembicaraan tertutup dengan DPR, kata maling itu muncul dalam perbincangan
antara Abdurrahman Wahid dengan tokoh-tokoh DPR kita. Maka agenda yang kelima ini tidak
bisa diremehkan oleh pemerintahan Gur Dur.
Akhirnya kita semua mendoakan mudah-mudahan Gus Dur segera banting setir dalam membuat
kebijakan-kebijakan barunya, dan jangan lagi tersibukkan dan asyik masyuk di dalam
politicking yang tiada habis-habisnya, yang hanya memecah konsentrasi bangsa Indonesia
untuk mengatasi masalah ekonomi. Tetapi, tentu saja, semua itu terpulang kepada Gus Dur
sendiri. Wallahu a'lam.
|
|
| Pilihan
Berita Lainnya |
Pilihan Berita :
|
|
|
|
|
|
