 |
| Info Artikel Politik |
|
Hati-hatilah, Gus! (1)
Adil - Alhamdulillah, saya sampai sekarang masih --insya Allah-- dengan jernih mengikuti
perkembangan pemerintahan di bawah Presiden Abdurrahman Wahid secara terus menerus, dan
selalu berusaha mengedepankan objektivitas. Saya yakin, sekalipun masing-masing dari kita
pasti selalu terkungkung oleh pandangan subjektif, akan tetapi bila kita berusaha untuk
mencari perspektif objektif dari kenyataan yang kita hadapi, maka tentu bias atau
subjektivitas itu bisa kita kurangi sampai kadar yang paling minimal.
Ketika saya melontarkan gagasan suksesi pada tahun 1994, tatkala bangsa Indonesia masih
begitu dalam diselimuti oleh otoritarianisme Pak Harto, saya selalu melihat kehidupan
politik seobjektif mungkin sehingga dapat mengambil perspektif yang benar. Dan ternyata
wacana suksesi yang semula dianggap asing atau aneh itu, kemudian sesuai dengan perjalanan
waktu, makin lama semakin dianggap cocok untuk mengubah wajah dan substansi politik
Indonesia.
Demikian pula ketika saya cenderung meminta Pak Habibie agar tidak maju lagi, saya banyak
dikritik oleh sebagian teman-teman ICMI yang menuding saya sebagai seorang tokoh ICMI yang
tidak loyal terhadap teman sendiri. Padahal pada waktu itu, dengan kacamata objektif saya,
muncul satu keyakinan bahwa memang Pak Habibie sulit untuk dipilih kembali dalam proses
MPR yang merupakan hasil pemilu. Dan ternyata kalkulasi objektif saya --alhamdulillah--
dibenarkan oleh kenyataan. Seperti kita ketahui bersama, pertanggungan jawab Pak Habibie
di dalam Sidang Umum MPR yang lalu tidak dapat diterima, karena Pak Habibie out voted di
sidang umum tersenuh.
Kemudian, tatkala saya dengan teman-teman menyeponsori Gus Dur sebagai kandidat presiden
dari Poros Tengah, maka pada waktu itu pun kita tidak mengada-ada. Mengapa? Karena
berdasarkan kalkulasi objektif, kesempatan Gus Dur untuk menjadi presiden memang di atas
fifty-fifty. Sehingga kita merasa tidak akan membuang-buang waktu dan tenaga, untuk
mewujudkan rencana politik berdasarkan kondisi objektif pada waktu itu.
Beberapa hal di atas perlu saya ungkapkan kembali, sekadar untuk mengingatkan bahwa sebuah
kalkulasi politik yang objektif biasanya akan menjadi kenyataan. Terutama apabila dibuat
analisa yang jernih untuk memberikan penilaian sekaligus perspektif situasi yang kita
hadapi pada saat itu.
Dalam kaitan inilah saya melihat, dengan kalkulasi politik yang objektif, memang dari
waktu ke waktu posisi Abdurrahman Wahid sebagai Presiden RI yang ke-4 bukannya semakin
kokoh dan kuat, tetapi justru mengalami proses pengeroposan dan pelemahan. Dan bahkan
dapat membawa ke "tutup usia politik" yang pendek, bila Gus Dur tidak hati-hati
dalam mengelola pemerintahannya yang baru berumur enam bulan.
Bila kita lihat kekuatan Gus Dur secara politik, maka akan segera tampak bahwa kekuatannya
terletak pada akseptabilitas yang cukup luas di kalangan bangsa Indonesia. Sulit membantah
kenyataan bahwa Gus Dur memang seorang tokoh pluralis, yang mampu meyakinkan berbagai
kelompok politik di negeri ini untuk selalu mengambil jalan kompromi. Oleh karena, hanya
kompromilah satu-satunya jalan yang harus ditempuh, tatkala berbagai kelompok politik yang
demikian luas spektrumnya bertemu dalam sebuah muara konfliktif yang bisa membawa proses
desintegrasi.
Kekuatan Gus Dur yang kedua, tentu adalah citra bahwa dia seorang pemimpin yang sederhana,
cukup merakyat dan tidak suka glamor, serta menghindari kesan elitis atau kesan eksklusif.
Terlalu banyak contoh yang bisa dikemukakan untuk mendukung tesis ini, bahwa citra Gus Dur
memang sangat menguntungkan karena kesederhanaan dan kelugasaan di dalam kehidupannya
sehari-hari.
Kekuatan yang ketiga dari Gus Dur --walaupun hal ini bisa disalahgunakan-- adalah dukungan
politik yang tanpa reserve dari sebagian rakyat Indonesia, yang menganggap Gus Dur seorang
yang istimewa bahkan sejajar dengan wali. Sehingga tatkala Gus Dur mengambil
langkah-langkah yang membingungkan pun, tetap saja bisa diterima oleh sektor masyarakat
yang masih berpikir dalam kerangka-kerangka irrasionalitas dan penuh dengan misteri.
Tetapi terlepas dari kekuatan-kekuatan yang disebutkan di atas, maka kekuatan yang pasti
semua orang menyetujui, adalah bahwa pemerintah Gus Dur sekarang ini mula-mula mendapatkan
legitimasi yang sangat kuat dari rakyat Indonesia dan mandat yang begitu jelas dari MPR
sebagai lembaga tertinggi kedaulatan rakyat. Juga sulit dibantah bahwa pada pekan-pekan
pertama pemerintahannya, Gus Dur mendapatkan momentum yang sangat tinggi, karena dukungan
domestik maupun dukungan masyarakat internasional begitu meriah dan positif.
Namun, sayang seribu kali sayang. Ternyata legitimasi yang demikian sulit dicari dalam
sebuah wacana demokrasi, tampaknya dari hari ke hari mulai dirontokkan oleh Gus Dur
sendiri.
Sesungguhnya kalau dilukiskan dengan rumusan yang sederhana, tugas Gus Dur tidak lebih
dari lima tema besar. Pertama, tetap menjaga integritas teritorial Republik Indonesia
supaya wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke tetap utuh dan padu. Jangan sampai ada
satu pun bagian dari wilayah Indonesia yang lepas, kemudian ingin berdiri sebagai satu
republik mini atau apapun namanya.
Kedua, adalah mengembalikan rasa aman buat rakyat Indonesia. Hal ini hanya bisa diatasi
apabila proteksi atau perlindungan terhadap HAM diberikan sepenuhnya oleh pemerintah,
dengan memanfaatkan alat-alat negara seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan juga TNI
sebagai tulang punggung pertahanan nasional.
Ketiga, sebagai konsekuensi dari bangsa yang pluralistik maka Gus Dur sebagai presiden
harus mampu mendayung bahtera Indonesia dalam samudera pluralisme --yang memang terkadang
sangat rawan dan banyak karang-karang yang tajam-- sehingga bahtera republik jangan sampai
terkoyak atau bahkan pecah di tengah jalan.
Keempat, tentu melakukan proses pemulihan ekonomi bangsa Indonesia yang selama dua tahun
terakhir atau lebih telah dilanda dengan krisis moneter atau krisis ekonomi yang
berkepanjangan. Dan tugas Gus Dur yang kelima, apalagi kalau bukan membangun sebuah clean
government atau pemerintahan yang bersih, yang jauh dari penyakit kronis bangsa Indonesia
yang bernama korupsi, kolusi, kroniisme dan nepotisme.
Namun sangat disayangkan, kelima agenda besar itu tampaknya belum bisa dicapai, sekalipun
yang kita maksudkan sebetulnya baru tahapan awal saja. Di lambung timur maupun lambung
barat Indonesia, keinginan yang terus berdentam-dentam dari sebagian rakyat kita untuk
menggelar referendum menunju kemerdekaan, tetap saja seperti api dalam sekam. Dan, seperti
saya tulis dalam kolom terdahulu, kita harus mewaspadai tangan-tangan eksternal yang bisa
mempersulit usaha kita untuk mempertahankan keutuhan teritorial kita. (Bersambung). |
|
| Pilihan
Berita Lainnya |
Pilihan Berita :
|
|
|
|
|
|
