Siapakah GAM?
"Suraiya Kamaruzzaman" <raiya@...>
Date: Mon Jun 23, 2003 11:08 pm
Subject: Siapakah GAM ? Re: [ppiindia] Z. Afif,salah kaprah
Dear Netter sekalian...
Harus saya akui, selama ini setengah mati saya berupaya
untuk tidak ikut terlibat dalam diskusi persoalan Aceh
dalam Websitet ini. Persoalannya komentar-komentar para
netter dalam melihat persoalan Aceh tidak hanya membuat
saya sebagai anak Aceh merasa luka hati, tapi sisi
kemanusiaan dan nilai-nilai yang tertanam di hati saya
sejak kecilpun terlukai, walaupun seandainya saya
terlahir sebagai warga Batak atau di Ambon sana.
Saya sudah membaca berbab-bab tulisan Bapak Z. Afif
yang mengktritisi segala macam keburukan GAM yang juga
disebarkan keberbagai Websitet. Tetapi, ketika mencoba
mengkritisi prilaku TNI, maka Pak Z. Afif akan mendapat
tambahan nama baru di belakang namanya "Propaganda
menjelek-jelekkan pemerintah dan TNI" masih untung
Beliau tidak dicap GAM sekalian, atau sudah?. Soalnya
bukan satu atau dua peristiwa saja, kalau orang Aceh
kritis, mengkritik kebijakan pemerintah maka Dia akan
disebut GAM.
Bapak Mt. Darmita.
Anda katakan "Bangsa Indonesia bertekat untuk
membasmi/menghancurkan pemberontak bersenjata GAM".
bolehkah saya bertanya, siapa yang dimaksud GAM itu
sebenarnya?
Ambil contoh, Komnas HAM membuat laporan dari hasil
investigasi anak anak usia 13 tahun di tembak diantara
6 orang lainnya yang dibaris dan ditembak. TNI
mengatakan anak tersebut GAM. Orang tua si anak dan
masyarakat Desa mengatakan anak tersebut masih sekolah,
tidak ada hubungannya dengan GAM dan menjadi penjaga
tambak untuk biaya sekolahnya. Komnas membuat laporan
anak perempuan yang diperkosa dan mendapat pelecehan
seksual dengan sumber berita ibu, kakak atau tetangga.
TNI bilang sumber itu adalah GAM.
Kemarin saya dapat email dari teman-teman di Aceh.
Sekarang saya jadi mengerti kenapa aktifis di Aceh
terancam. Pasalnya TNI mengatakan "siapapun yang
membantu korban maka Dia adalah GAM, soalnya korban
adalah GAM. Jadi, Mahasiswa atau NGO yang bantu korban
adalah GAM...". Kalau Anda cari komentar ini di koran
tentu saja tidak ada, karena berita di media sekarang
tak ubahnya sebagai konprensi persnya TNI saja.
walaupun TNI sudah bilang berita tidak dibatasi, hanya
"diselaraskan" atau "disesuaikan".
Mungkinpun Anda akan bilang, yang namanya DM, tentu
saja kekuasaan ada ditangan militer. Benar
sekali..hukum di Aceh saat ini adalah apapun yang
dikatakan militer. Jangan-jangan, karena saya orang
Aceh menulis seperti ini, besok-besok menjadi
konsekuensi yang serius pula buat saya.
Tapi, sudahlah...
Saya tidak bisa lagi berdiam dan mengelus dada ketika
membaca komentar-komentar di Website ini. Saya jadi ingat
komentar Pak Bram Haryadi soal 'pesawat tempur
disiagakan Gempur Bireun". Pak Bram menyarankan kepada
TNI agar "gunakan "bom" dan "rudal" sebanyak-banyaknya
dan setelah itu TNI tinggal bersih-bersih" . Siapa yang
harus dirudal Pak? Apa yang mau dibersihkan? Manyat
anak-anak? Manyat perempuan? Atau petani yang sedang
disawah?. Itupun kalau mereka masih berani ke sawah.
Saya percaya, kalau Pak Haryadi sekeluarga tinggal di
Bireun tidak akan pernah keluar kata-kata itu.
Mungkinpun kalau ada yang berani mengatakan di muka
Anda, akan Anda tinju Dia.
Padahal sebelum Pak Bram berkomentar, jelas-jelas Pak
Yustam sudah menanyakan "apakah efektif menggunakan
senjata yang sangat mahal untuk melumpuhkan beberapa
orang GAM atau hanya untuk menghamburkan uang
triyulan?" Pak Yustam pula mengingatkan soal penegakan
hukum Humaniter internasional, dimana orang yang tidak
bersenjata tidak boleh ditembak.
Orang - orang Aceh berada dimanapun diperiksa (Jakarta,
Batam, Surabaya dll). Tempat-tempat atau rumah makan
yang sering dikunjungi orang Aceh diperiksa. Kalau
tidak punya KTP maka Dia punya julukan baru "GAM".
Padahal dikesempatan lain TNI selalu mengatakan banyak
ktp warga dirampas GAM.
Pernahkan, sebagai orang Indonesia..ketika mau tinggal
di sebuah hotel di Jakarta lalu Anda di tolak karena
"suku" Anda? Kami orang Aceh sering mengalami itu Pak,
bahkan jauh..sebelum oprasi militer dilakukan.
Pernahkah Anda mengalami..ketika datang kerumah
Om/tante Anda, harus melapor dulu karena karena "suku"
Anda? Kami pernah pak... Masih banyak peraturan yang
mendiskriminasikan yang kami alami, karena "orang
Aceh". Ah, kalaupun saya cerita begini, paling komentar
yang akan saya dengar siapa suruh ada GAM di Aceh?
(cat: sudah pernah saya dengar komentar seperti ini).
Jadi, di Indonesia ini "hukum kolektif" sah-sah saja
ya...
Saya tidak heran dengan tulisan Pak Z. Afif soal
pemusnah bangsa, kalau pola-pola seperti ini terus yang
di alami rakyat Aceh. Kalau mengingat sejarah dulu
ketika tahun 65,"kamu PKI?" maka libasss !!!. Sekarang
"apakah kamu GAM?" libaas...!!!. Setelah itu,
oh..ternyata salah, maaf ya (kasian badannya udah
bonyok, untung saja nyawa tidak melayang).
Usul saya, ketika melihat soal Aceh, jangan hanya
dilihat TNI dan GAM yang sama-sama punya senjata. Ada
banyak soal lain yang lebih serius. Jangan dipikir,
kalau Mar ei bilang kamp pengungsian di Lhoksemawe
bertaraf Internasional, rakyat Aceh lebih suka tinggal
dipengungsian. Jangan dikira sekian ratus M untuk
bangun sekolah yang terbakar, sekian ratus M untuk
pengungsian akan menyelesaikan persoalan... Luka hati,
trauma, merasa dianak tirikan, perasaan tidak aman,
kehilangan kepercayaan terhadap "niat baik"
pemerintah..bukan hal yang mudah untuk untuk
diperbaiki. Butuh waktu, butuh kerja keras dari semua
pihak.
Kalau TNInya merudal rakyat Aceh sana, lalu masyarakat
sipil (minimal sebagian yang bergabung di Website ini),
bersorak gembira...memberi semangat kepada TNI
bagaimana rakyat Aceh bisa yakin, bahwa benar rakyat
Indonesia lainnya benar-benar mengganggab rakyat Aceh
adalah bagian dari mereka?
Peace,
Suraiya
Saudara-saudaraku yg baik,
Benar sekali! Pejabat RI mulai dari Presiden hingga ke Lurah, Ketua MPR,
Ketua DPR hingga DPRD serta anggota-anggotanya, Ketua Jaksa Agung hingga
pejabat pengadilan tingkat terendah, Jenderal hingga prajurit baru, Kapolri
hingga siswa sekolah kepolisian tingkat paling rendah, semua mereka itu dibayar
setiap ketip bukan hanya rupiah dari perasan keringat rakyat melalui
pajak-pajak. Tetapi, mereka (terutama yang memegang jabatan bertanggung jawab!) memang
tidak tahu diri, tidak terdidik untuk mengerti soal manusia dan kemanusiaan
yang sangat elementer ini, tak punya etika. Karena itu mereka mudah terbenam
dalam lumpur bejat, moral bertuhankan KKN. Hal ini menyebabkan mereka
toleran, menutup mata, tidak mau tahu kalau sejenis alap-alap menjadi Ketua DPR
dengan nama elok Akbar Tanjung, atau Ketua Mahkamah Agung Abdurrahman,
atau sejenis kariris memikirkan pangkat, Ketua MPR Amin Rais, atau menyandang
haji dengan uang haram, Wapres Haznam Haz, sejenis jenderal berdarah dingin
dalam langgar HAM, Suharto, Faizal Tanjung, Wiranto, Adam Damiri, masih
banyak lagi.
Negara yang dipimpin oleh jenis-jenis makhluk seperti itu pertanda bahwa
Republik Indonesia adalah negara belum jadi bagi rakyat. KUHP hanya kertas
ketikan, bukan untuk dilaksanakan bagi ketenteraman rakyat. Hukum tertinggi
adalah sejenis Keppres, yang langsung jadi pelindung penguasa dan penindas
rakyat. RI itu negara belum jadi dalam arti bagi kepentingan rakyat. Banyak hal
bisa kita buktikan sebagai negara republik belum jadi. Karena ia belum jadi
republik,
masih tingkat barbar (seperti pernah ditulis dalamtajuk Media Indonesia), maka
tingkah brutal penguasa atas negeri dan masyarakat merupakan ciri utamanya.
Baru-baru ini utusan Presiden Mega-SBY/AD, Ali Alatas datang ke Swedia membawa
sejumlah "bukti" tentang kejahatan Hasan di Tiro. Tetapi dunia internasional
tidak bisa dikelabui dengan bukti itu untuk menutupi kejahatan pelanggaran hukum dan HAM
yang diamalkan penguasa RI berlipat ganda dari yang dituduhkan kepada Hsan di
Tiro.Seharusnya Presiden RI mengirim utusan seperti itu untuk belajar dari negara
Monarki demokratis bagaimana mengayomi, menyejahterakan rakyatnya, menjalankan hukum
sesuai dengan yang tertera dalam kitab undang-undang. Di Swedia, hukum, tidak
pulih bulu, tidak peduli rakyat biasa atau penguasa tertinggi negara dan pemerintahan
akan dijerat hukum kalau membuat sesuatu yang tidak baik yang merugikan masyarakat
dan tanah airnya.
Masyarakat di Nusantara hanya dikasih bermimpi panjang generasi demi generasi
akan negara adil makmur, gemah ripah loh jinawi. Bagaimana mengubah keadaan
ini? Rakyat sendiri yang mampu menjawab, bukan?
Orang di Nusantara suka membanggakan diri sebagai negeri multi agama, punya
pancasila.Tetapi adakah di sini cermin benggala untuk penguasa melirik wajahnya, adakah
dia berbuat sesuai dengan jiwa, hakikat yang dipesankan untuk diamalkan dalam kitab-kitab
suci agama-agama itu dan Pancasila? Oh, semua itu hanya lambang penghibur diri atau topeng
dalam lakon tragedi "manusia".
Salam,
Z. Afif.
