TNI PENGERUH BANGSA DAN PENANGGUK DALAM KEKERUHAN
Oleh: Z. Afif
Member Website Ppi India, tinggal di Swedia
Pengantar:
Kepada Saudara-saudara yang telah menyambut
DARURAT MILITER DI ACEH - PEMBUNUH BANGSA.
Ada sejumlah sambutan terhadap tulisan itu. Saya merasa
ada reaksi yang bersifat pemikiran dengan tenang.
Tetapi lebih banyak yang tidak menyentuh kepada pusat atau hakekat
persoalan dari saya. Itu memang tergantung kepada tempat tegak masing-
masing. Namun semua itu saya hargai, karena telah mencurahkan enersinya
dan waktunya untuk menulis tanggapan. Itu berguna sebagai masukan bagi
saya. Saya sangat berterima kasih kepada semua itu. Bahwa ada kata-kata
mereka yang kasar atau mengejek, meremehkan, melecehkan, itu semua warna
warni masyarakat dan kehidupan, dan sudah resiko yang saya perhitungkan
sebagai penyebar pandangan kepada umum, bukan?
*****
Saya cenderung setuju pemakaian bangsa untuk yang disebut "suku".
Sebelum berdiri RI yang namanya "suku" disebut bangsa atau orang, memang.
Sekarang pun saya pikir mereka berhak, kalau menyebut dirinya bangsa Batak,
Ambon, Bugis, Dayak, Jawa, Madura, Bali dll.
Sebagai kelahiran Aceh dan berdarah Aceh ibu-ayah, saya menggunakan diri
bangsa Aceh. Bangsa Aceh terdiri dari Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk Jamee,
Simeulu, Kluet. Bahasa begitu juga, masing-masing punya bahasanya sendiri.
Bahasa pengantarnya Melayu/Indonesia. Dilihat secara sejarah, Aceh sebenarnya
tidak termasuk dalam kesimpulan sejarah "Nasional" bahwa Indonesia 350 tahun
dijajah Belanda. Sebenarnya Jawalah yang dijajah 350 kalau mulai dihitung sejak
Jan Pieter Coen menjadi Gubernur General pada tahun 1618. Ultimatum
Belanda memerangi Aceh baru terjadi pada Maret 1873. Ada kesimpulan sejarah
mengatakan perang Aceh berakhir 1903. Tetapi kenyataan, perang gerilya masih
terus berlangsung hingga tahun 1930-an. Saya masih sempat mendengar kisah
perang Abunek (kakek) saya sambil mengoles minyak ke pedang daun tebunya.
Setelah tahun-tahun itu kegiatan penyerangan kecil-kecilan terhadap
Belanda di beberapa tempat masih terjadi hingga masuk Jepang. Masa Jepang
terjadi dua tempat pemberontakan, yang memakan korban pada kedua pihak.
Aceh sebuah kerajaan berdaulat, punya hubungan dagang dengan Tiongkok,
India,Arab, Turki dan Eropa. Punya hubungan diplomatik dengan beberapa
negeri Asia, Turki, Belanda, Inggeris. Punya benderanya sendiri, punya
undang-udang negarnya,punya sistem pemerintahannya. Jadi berdasarkan
adat warisan Endatu Aceh, beralasan sekali orang Aceh menyatakan dirinya
bangsa. Ini salah satu jatidiri yang tak boleh hilang, juga untuk
saudara-saudara
bangsa lainnya di Nusantara.
Uraian saya sebenarnya menentang darurat militer, karena ketidak percayaan
saya kepada TNI akan dapat menyelesaikan masalah Aceh sesuai dengan
kepentingan dan tuntutan rasional bangsa Aceh. Bagaimana mungkin TNI
melakukan operasi terpadu, padahal sejak Keppres I/12001 dilanjutkan dengan
Keppres-keppres berikutnya juga dideretkan terpadu operasi pengamanan,
sosial, ekonomi, hukum. Tetapi semua yang lain dimacetkan oleh kepentingan
bedil harus menyalak.
Orde Baru tumbang secara fisik, memang. Secara spiritual atau
katakanlah secara ideologi masih kuat melata. Karena akar sosialnya masih
utuh. Cengkeraman mereka di sektor penting ekonomi masih kuat.
Ideologi militer masih sangat kuat sebagai penghalang reformasi, juga
penggerowot demokrasi yang mulai berjalan, sedang di Aceh dibungkamkan.
Penguasa Perang di Aceh, tidak mengizinkan penyiaran berita dari GAM.
Tetapi apakah yang dari militer sudah semuanya dapat dipercaya? AJI
memprotes. Ini demokratis dan adil, bukan?
Hal itulah yang menyebabkan macetnya refomasi dan gangguan terhadap
kegiatan demokratis, adil dan damai. Coba saja, Komnasham diancam, kalau
membentuk KPP HAM untuk mengusut perkara teror 1965-1966, mereka akan
membunuh orang-orang yang dianggap PKI. Siapa di belakang mereka,
sehingga mereka begitu anggar jago? Yang paling tidak setuju dan takut
direhabilitasi hak-hak kewarganegaraan Ekstapol dan Napol adalah TNI-AD.
Di bidang hukum rakyat Aceh menuntut diadilinya pelanggar HAM
berat masa DOM. Komnas HAM sudah mengumpulkan bahan, data, sudah
menggali kuburan massal sebagai bukti. Tetapi pihak militer malah
"menghilangkan" salah seorang kolonel yang memimpin operasi pembunuhan
massal di Beutong Ateuh, Meulaboh. Yang dikirim ke pengadilan prajurit.
Selesai keputusan pengadilandi Banda Aceh, mereka diangkut ke Jakarta dan
ketika pesawat akan berangkat, tertangkap 20 kg ganja di dalam tas salah
seorang pengawal mereka.
TNI itu tidak punya nyali bermusyawarah dengan rakyat umum Aceh. Hal ini
sudah sudah sering diajukan oleh masyarakat Aceh. Bahkan ketika masih hidup
Aly Hasymy, Ketua MUI Aceh kala itu, sudah menghimbau agar penguasa
Jakarta bicara, bermusyawarah dengan masyarakat Aceh agar mengetahui masalah
yang diperjuangkannya. Tetapi tak digubris. Mareka hanya mau bicara dengan
orang yang mau beringgih-ingguh saja kepada pusat.
Bagi TNI yang menjadi tujuan adalah konsepnya dan kepentingannya harus
diterima. Setelah perundingan Jenewa mencapai kesepakatan "Jeda Kemanusiaan",
di Aceh orang berhura-hura dan meramaikan mesjid dan meunasah dengan
sembahyang, berdoa dan baca yasin. Ketika itu saya tulis satu artikel, saya
katakan "Jangan berilusi pada Jeda Kemanusiaan", karena dalam kedua pihak delegasi
yang berunding tidak ada wakil militernya. Karena itu baik TNI maupun AGAM
(sekarang TNA) belum tentu mematuhi "Jeda Kemanusiaan" itu.
AGAM dan TNI tidak terwakili sebagai golongan militer di dalamnya. Dengan
demikian, keduanya tidak akan bertanggung jawab untuk menjamin terlaksana
dengan lancar "Jeda Kemanusiaan" di Aceh. Kenyataan kemudian, malah ada
anggota Tim Monitering dari GAM yang ditembak mati oleh TNI.
Kecuali serdadu TNI rekrut baru, yang lain sudah pernah operasi di Timtim,
Papua,Ambon dikirim ke Aceh. Ada yang sudah dua tiga kali ke Aceh. Dalam operasi
lebih banyak bisa didapat daripada gaji tinggal di tangsi. Para jenderal tentu
takut prajuritnya berontak, karena hidup mereka mewah, membangun rumah gedung,
punya villa, punya usaha. Ya, banyak hal sebenarnya sudah disingkap dalam
berbagai penerbitan sejak peristiwa Timtim. Saya sebagai anggota dalam Komite
Timor Timur banyak kesempatan bertemu dengan putra-putri negeri itu yang
datang ke Swedia dalam rangka tugas perjuangan. Banyak kisah dari mereka
yang sangat memalukan Indonesia di buat oleh serdadu TNI yang beroperasi
di sana. Benny Murdani yang memimpin penyerbuan ke sana, jadi pemonopoli
dagang kopi.
Patut diingat, bukan TNI namanya kalau tidak menangguk di air keruh. Karena
Menteri Dalam Negeri seorang jenderal Angkatan Darat, Sabarno, maka kesempatan
memperluas wilayah di berbagai pulau di luar Jawa. Provinsi dipecah menjadi
lebih banyak kabupaten dan kota administrasi; kabupaten dilipatgandakan
kecamatannya; kecamatan dipetak-petak menjadi lebih banyak desa. Ini
mengembangbiakkan jumlah markas TNI khususnya Kodim, Koramil, Babinsa.
Jadi biarpun Dwifungsi hapus dan jumlah anggota di legislatif dikurangi,
tetapi markas pengontrol sipil di basis bertambah banyak. Baju hitam merayap
di mana-mana, menyaingi polisi.
Tentang sikap saya kepada ASNLF/GAM sebenarnya dapat dilihat dalam
tulisan saya tahun ini seperti serie Catatan dari Stavanger (Norwegia),
serie Inmemoriam Teungku Daud Husen (kedua serie itu belum habis) dan
beberapa artikel lepas.
Memang bisa terjadi begitu, Sdr Ubes Hartoni Ing, kalau GAM tidak
melakukan seperti yang saya tulis dalam penutup tulisan yang lalu itu,
yaitu: menarik pengalaman positif dan negatif, kekurangan dan kesalahannya,
Segala langkah yang pernah dibuat sengaja atau tidak sengaja yang
merugikan rakyat, menyinggung perasaan rakyat, harus dijauhi, dan bersamaan
itu tegakkan sungguh-sungguh amar makruf nahi mungkar, agar dicinta dan
dibela oleh rakyat. Kalau tidak mereka akan terisolasi dan dikalahkan oleh
lawan.
Sudah pernah beberapa kali saya tulis dan saya bicara langsung kepada
ASNLF/GAM, kalau mereka memeras rakyat militer tinggal numpang
melakukannya, yang buruk nama GAM juga. Kalau mereka melakukan
pembakaran, militer juga numpang bertingkah serupa.
Saya punya hubungan langsung dengan keluarga yang berserak dari
ujung utara Sumatra hingga ke Jawa. Setiap ada peristiwa saya cek langsung.
Pasar kota kelahiran saya dibakar habis oleh aparat RI setelah seorang
anggotanya mati ditembak OKT. Kota Idi dibakar oleh aparat negara RI dengan
alasan pos mereka di serang oleh GAM. Ini sebuah dari banyak contoh
kekerasan negara RI atas rakyat. Pengalaman seperti ini saya tahu persis
ketika masa DI/TII, juga dari bukti-bukti masa PRRI/Permesta,
di Ambon, Papua, Timtim.
Tetapi Pemimpin ASNLF/GAM tidak perlu membantah "tidak pernah melakukan
pembakaran", melainkan sebagai Islam yang jujur, Pemimpinnya, Perdana
Menterinya serukanlah larangan agar anggota dan kader ASNLF/GAM jangan
melibatkan diri dalam politik bumi hangus, apalagi terhadap bangunan tempat
bintang harapan bangsa Aceh menuntut ilmu. Saya juga bilang, kalau GAM
menyita KTP penduduk, sama dengan menyerahkan jiwa pemiliknya ke tangan
TNI sebagai korban.
A D A A N A L I S A yang bagus tentang TNI dalam Sinar Harapan 20 dan
21 Mei 2003 ini: TNI dan Wilayah Periferi Indonesia - Operasi Militer Harus
Jauh
dari Maksud Memperlemah Aceh. Bagi militer artikel itu tentu ujung duri
ke mata. Barangkali Sdr-sdr ada kesempatan untuk melihatnya dan
menyanggahnya.
Stockholm, Sweden, 24 Mei 2003.
