From: Mario Gagho <gagho@y...>
Date: Fri Oct 11, 2002 6:52 am
Subject: Mental Kuli
Mental Kuli
Oleh: Mario Gagho
Ketika saya berniat melanjutkan studi ke India, ada dua hal yg saya perlukan.
Paspor dan Visa. Mengurus paspor sebenarnya mudah dan berbiaya murah: yg
dibutuhkan cuma akte kelahiran, pas foto dan biaya administrasi sejumlah
Rp.200.000-an. Namun in the end of the day, paspor kita baru akan beres setelah
kita 'sogok sana sogok sini' dan akhirnya paspor baru keluar dengan biaya total
(formal dan 'informal') Rp. 400.000 (empat ratus ribu). Kalau tidak mengikuti
'aturan main' mungkin sebulan lamanya paspor kita baru akan beres. Dan the game
is not over yet, sewaktu saya bayar uang fiskal (semacam pajak bagi yang mau ke
luar negeri) di airport Cengkareng, saya juga diminta lagi 'uang administrasi'
oleh petugas imigrasi yang waktu itu berhasil saya hindari.
Ketika kita masuk kantor birokrasi di Tanah Air, kita sering melihat tampang
dan sikap para pegawai yang galak dan serem-serem, dan bersikap tidak ramah dan
sok berkuasa. Anehnya wajah-wajah sangar itu bisa berubah menjadi sangat lembut
dan sangat ketakutan ketika menghadapi pegawai lain yang posisinya di atas dia.
Sejujurnya, sikap 'sedapat mungkin mengambil keuntungan tambahan' itu bukan
hanya dilakukan oleh para aparat birokrasi, tapi ironisnya dilakukan juga oleh
para dosen (dosen umum atau agama) yang notabene merupakan "garda depan nilai
keintelektualan dan idealisme," sebagaimana kata Plato. Dengan adanya sistem
pendidikan universitas di Indonesia di mana dosen memiliki otoritas mutlak
memberikan nilai pada mata kuliah yg dia ajarkan, memberikan suasana kondusif
bagi para dosen untuk bersikap "meneguk laba dari mahasiswanya yg menyerah
tiada daya". Bagi dosen yang kebetulan punya libido tinggi, 'keuntungan' itu
bisa berupa 'quick encounter' dengan mahasiswinya yg cantik dan kebetulan
bloon.
Siapa saja yang pernah punya urusan dengan kantor-kantor pemerintah, dan para
dosen (bagi mahasiswa/mahasiswi) pasti akan menemui kejadian-kejadian yg serupa
dg apa yang saya alami itu. Dan saya yakin satu jilid buku tebal tidak akan
cukup menampung 'kisah nyata tapi pahit' masyarakat Indonesia setiap kali harus
menghadapi tekanan batin dan tekanan uang oleh para birokrat di kantor-kantor
pemerintahan dan para dosen keblinger tsb. Bagi rakyat kebanyakan, situasi
tidak enak itu mungkin sudah dianggap hal lumrah, status quo, dan tidak perlu
dipermasalahkan. Hal itu wajar, terutama bagi mereka yang tidak pernah ke
mana-mana dan never think and never 'see outside the box'(tidak pernah membuat
perbandingan dg dunia luar dan nilai universal ideal).
Sikap-sikap dan thinking mentality tidak profesional seperti yang disebut di
atas dikenal dengan istilah 'mental kuli'. Sikap mental kuli ini timbul
biasanya pada suatu bangsa yang pernah dijajah dan tidak bisa lepas dari mental anak
jajahan, sistem pemerintahan yang otoriter atau demokrasi semu (seperti era
ORBA) atau sistem kerajaaan, seperti Saudi Arabia, dll. Di mana kompetisi sehat
berdasarkan kemampuan (meritokrasi) dan transparansi rule of the game tidak
jelas. Karenanya orang yang sudah ngebet ingin dapat promosi jabatan, akan
berpikir bahwa jalan satu-satunya untuk naik pangkat ya dengan menjilat kaki
atasan dengan berbagai efek sampingan yang sungguh tidak sehat: seperti budaya
memberi upeti, dan meminta upeti balik bagi siapa saja yg membutuhkan jasanya
termasuk pada rakyat-rakyat kecil seperti yang saya alami sendiri ketika
mengurus paspor itu.
Yang agak aneh, kenapa para dosen kok juga ikut-ikutan bermental kuli dengan
meminta sejumlah upeti kepada para mahasiswa/i-nya? Apakah ini juga disebabkan
oleh beban upeti yang dia tanggung untuk diterima jadi dosen? Ataukah ini murni
dikarenakan 'mental disorder' atau mentally disoriented? Atauhkah ini
disebabkan oleh minimnya gaji dosen? Atau tuntutan budaya
hedonisme-materialisme yang begitu menekan pola pikir para garda depan
intelektual kita yg bernama dosen itu? Sehingga dosen tanpa nyetir mobil jadi
kurang keren dan terhormat? Hanya para dosen-lah yg tahu sebab yang sebenarnya.
Transparansi
Sebenarnya solusi menghilangkan jiwa mental kuli di tubuh para birokrat itu
"tampaknya" mudah, yaitu adanya transparansi. Adanya aturan main yang jelas dan
terbuka. Siapa saja yang mengikuti aturan main dengan benar, dia akan mendapat
posisi layak sesuai dengan kemampuannya. Dan bagi yang tidak memiliki added
value dan tak enerjik akan tetap di tempat. Pokoknya negara dibikin sebagaimana
perusahaan, dg manajemen yg profesional. Tapi apakah profesionalisme dan
transparansi ini applicable stuff di negara kita? Itu dia yang sulit. 32 tahun
jaring laba-laba sistem mental kuli di bawah suharto tentu tidak akan bisa
berubah dg hanya wishful thinking rakyat jelata seperti saya. Tanpa adanya
political will dari 'bapak2 pembuat kebijakan' untuk merubah sistem-sistem
intransparensi itu, saya pesimis bahkan 10 tahun lagi (seperti harapan Cak Nur)
Indonesia tidak akan berbeda dari waktu ketika saya menggoreskan unek-uneg ini.
Kendatipun begitu, harapan saya, sambil menunggu sistem pemerintahan dan
administrasi negara yang kondusif, saya berangan-angan buat generasi muda
seperti saya, agar ketika salah satu atau beberapa orang dari kita menduduki
posisi-posisi penting dalam pemerintahan, watak dan sikap mental kuli (menjilat
ke atas, menginjak dan memeras ke bawah) tidak lagi kita lakukan dengan penuh
kesadaran dan komitmen profesionalisme. Sikap egaliter dan profesional bukan
hanya kita tunjukkan ketika kita berada di belakang meja tugas, tetapi juga
dalam suasana informal, dalam aktifitas keseharian kita.
Semoga wishful thinking ini tidak hanya sekedar harapan tanpa gema.
Mental kuli Rakyat
Apakah rakyat biasa seperti kita juga memiliki mental kuli? Tentu. Apabila kita terbiasa bersikap "manis" pada orang tertentu dan bersikap "pahit" (muka masam) pada yg lain hanya berdasarkan motivasi keuntungan materi, maka itu berarti dalam diri kita telah tertanam bibit-bibit mental kuli yg akan menjadi subur kelak ketika kita sudah mulai terjun dalam dunia kekuasaan, seberapa kecilpun jabatan atau kekuasaan yg akan kita pegang.
Mario Gagho
Political Science,
Agra University, India
