From: "Budhisatwati J.KUSNI" <katingan@club-internet.fr>
Date: Sun Jun 29, 2003 9:28 pm
Subject: SOEHARTO DALANG G30S?
----- Original Message -----
: GARUDA NS
garuda@asia.com
Sunday, 29 June, 2003 22:09
Soeharto dalang G30S ?
Pada saat makin banyak orang mulai meragukan tuduhan Orba, G30S didalangi PKI,
seorang yang menggunakan nama samaran Pelana Kuda, malah berubah sikap menjadi
sehaluan dengan Orba untuk menuduh PKI-lah dalang G30S. Menjadi seorang yang
berusaha dengan keras mempertahankan tuduhan Orba bahwa PKI adalah dalang
G30S, yang sudah mulai diragukan kebenarannya dan melihat tuduhan itu merupakan
pemutar-balikan kenyataan, hanya digunakan oleh Letjen Soeharto ketika itu
sebagai alasan untuk melarang dan membasmi PKI dari bumi Indonesia saja .
Bisakah PKI sebagai partai dikatakan terlibat dan bahkan menjadi dalang G30S?
Bagaimana kenyataan sesungguhnya? Kenyataan yang ada, jangankan mayoritas
mutlak anggota PKI, bahkan petinggi pimpinan-pimpinan PKI yang dipenjarakan
juga menyatakan baru mengetahui adanya G30S setelah mendengar pengumuman yang
disiarkan RRI pada tgl. 1 Oktober 1965 pagi (baca buku Manai Sophian:
"Kehormatan Bagi Yang Berhak"). Jadi, sekalipun dari berbagai pengakuan bisa
diketahui Ketua PKI ketika itu, DN. Aidit dan Syam Kamaruzaman terlibat dan
yang mendalangi G30S itu, tidaklah seharusnya dikatakan PKI terlibat dan
men-dalangi G30S. Akan lebih bijaksana kalau dikatakan DN. Aidit dan Syam-lah
dalang G30S, dengan tidak membawa-bawa nama PKI, karena memang DN. Aidit hanya
menggerakkan sekelompok orang saja, dengan tidak lebih dahulu mendapatkan
persetujuan pimpinan-pimpinan lainnya untuk menggerakkan dan mengikut sertakan
seluruh partai memainkan peranan didalam G30S!
Apa yang dinyatakan oleh Kolonel A. Latief, operasi yang mereka lancarkan
bertujuan melindungi kedudukan Presiden Soekarno dari rencana coup d'etat yang
akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal, dan oleh karenanya, kenyataan yang bisa
kita lihat dengan jelas, mereka-mereka yang melancarkan G30S tetap patuh
menuruti semua perintah mantan Presiden Soekarno untuk menghentikan semua aksi.
Sebaliknya Letjen. Soeharto ketika itu sebagai Panglima Kostrad, justru yang
membangkang, tidak menuruti semua perintah Panglima Tertinggi Presiden
Soekarno. Dengan cepat dan mantap, Letjen Soeharto melancarkan langkah pertama,
melakukan pengejaran dan pembantaian terhadap tokoh-tokoh PKI, anggota PKI dan
simpatisan PKI. Setelah PKI dibabat habis, langkah kedu a dijalankan, menangkap
15 Menteri yang setia pada Presiden Soekarno, dan langkah ketika, menahan
mantan Presiden Soekarno dalam tahanan rumah. Inilah yang kita lihat kenyataan
yang terjadi, G30S bukan coup dari PKI, tapi adalah yang dikatakan coup-merayap
Letjen Soeharto. Benar-benar merupakan satu coup yang berhasil dengan "indah"
sekali.
Karena tokoh-tokoh utama PKI, DN. Aidit, Lukman dan Nyoto telah dihabisi
nyawanya lebih dahulu oleh Letjen Soeharto, sedang mantan Presiden Soharto
belum juga berhasil diseret kedepan pengadilan mempertanggungjawabkan segala
tindakannya disekitar G30S itu, untuk mengungkap masalah-masalah misterius yang
terselubung dan masih gelap tentu sulit sekali. Biarlah tugas ini dipikul oleh
muda-mudi peneliti sejarah yang bebas dari segala prasangka negatif, sehingga
bias memberi penilaian yang lebih objektif dan mendekati kenyataan sebenarnya.
Dibawah terlampir pendapat dan pandangan Prof. Wertheim yang sudah lebih dahulu
meragukan PKI adalah dalang G30S.
Wassalam,
Garuda
http://www.advokasi.com/lacak/lacak.php?sub=G30S&id=6&page=1
Wertheim : Soeharto Dalang G30S ?
Prof. Dr. W.F. Wertheim
Pengantar: Cuplikan berita dari harian Republika edisi Jum'at 28 Juli:
"Bagaimana dengan mantan Kolonel A. Latief yang kabarnya telah mengajukan grasi
lima tahun silam? Menjawab pertanyaan ini, Moerdiono tak banyak komentar
kecuali secara diplomatis mengatakan bahwa grasi merupakan hak prerogatif
Presiden. A. Latief yang kini mendekam di LP Cipinang, ketika terjadinya
pemberontakan G-30-S/PKI, menjabat sebagai Komandan Brigif I Kodam Jaya.
Mahkamah Militer Luar Biasa menyatakan ia terlibat G-30-S/PKI dan dijatuhi
hukuman seumur hidup. Ia duduk sebagai orang inti di dalam Dewan Revolusi yang
dibentuk Letkol Untung yang melakukan kudeta." Demikian cuplikan berita itu.
Pertanyaan "Bagaimana dengan mantan Kolonel A. Latief yang kabarnya telah
mengajukan grasi lima tahun silam?" itu sebaiknya dikemukakan kepada Prof.
W.F.Wertheim, yang kini menetap di Wageningen, Negeri Belanda, sebab sejak
tahun 1967 beliau sudah siap dengan jawabannya. Bagi yang belum tahu, Prof.
Wertheim (1907) pernah menjabat gurubesar pada Rechtshogeschool di Batavia
(sekarang FHUI). Sesudah itu, dari tahun 1946 sampai 1972 menjadi gurubesar
pada Universiteit van Amsterdam. Dan berikut ini jawaban Prof. Wertheim soal
Latief yang ditulisnya dalam bahasa Indonesia dan diterbitkan sebagai suplemen
pada majalah ARAH, No. 1 tahun 1990. Makalah Prof. Wertheim ini pernah
disampaikan dalam sebuah ceramah pada tanggal 23 September 1990 di Amsterdam.
Selamat membaca, semoga memberi penerangan dan mungkin membangkitkan nia t
untuk berdiskusi lebih lanjut dalam berbagai net anda!
SEJARAH TAHUN 1965 YANG TERSEMBUNYI
Oleh Prof. Dr. W.F. Wertheim
Para hadirin yang terhormat!
Saya minta ijin untuk, sebelum mencoba memberi analisa tentang peristiwa 1965,
lebih dahulu menceritakan bagaimana terjadinya bahwa saya, walaupun mata
pelajaran saya sosiologi, lama kelamaan mulai merasa diri sebagai pembaca suatu
detective story yang cari pemecahan suatu teka-teki.
Dalam tahun 1957 saya bersama isteri saya mengajar sebagai guru besar tamu di
Bogor. Saya pernah bertemu dengan ketua PKI Aidit dan beberapa tokoh lain dalam
pimpinan partai. Aidit menceritakan tentang kunjungannya ke RRC, baru itu; dari
orang lain saya dengar bahwa Mao Zedong bertanya pada Aidit: "Kapan kamu akan
mundur ke daerah pedesaan?" Ucapan itu saya masih ingat waktu dalam tahun 1964
saya terima kunjungan di Amsterdam dari tokon terkemuka lain dari PKI, Nyoto,
yang pada waktu itu ada di Eropa untuk menghadiri suatu konperensi di Helsinki.
Saya mengingatkannya bahwa keadaan di Indonesia pada saat itu mirip sekadarnya
kepada keadaan di Tiongkok dalam tahun 1927, sebelum kup Ciang Kaisyek.
Pendapat saya ialah bahwa ada bahaya besar bahwa militer di Indonesia juga akan
merebut kekuasaan. Saya anjurkan dengan kera s supaya golongan kiri di
Indonesia mempersiapkan diri untuk perlawanan dibawah tanah, dan mundur ke
udik. Jawaban Nyoto ialah bahwa saat bagi militer untuk dapat rebut kekuasaan
sudah terlambat. PKI telah terlalu kuat baik dalam badan perwira maupun dalam
badan bawahan tentara dan angkatan militer yang lain.
Saya tidak berhasil meyakinkan Njoto. Pagi 1 Oktober '65 kami dengar siaran
melalui radio tentang formasi Dewan Revolusi di Jakarta. Sahabat saya, Prof. De
Haas menelpon saya dan menyatakan: "Itu tentu revolusi kiri!" Saya menjawab:
"Awas, menurut saya lebih masuk akal: provokasi!". Pada tanggal 12 Oktober kami
dengar bahwa Jendral Soeharto, yang belum kenal kami namanya, telah berhasil
tangkap kekuasaan. De Haas telepon saya lagi, dan mengatakan: "Saya takut
mungkin kemarin Anda benar!" Seminggu sesudahnya saya terima kunjungan dari
kepala sementara kedutaan RRC di Den Haag. Ia rupanya memandang saya sebagai
ahli politik tentang Indonesia, dan ia hendak mengetahui: "Apa yang sebenarnya
situasi politik di Indonesia sekarang?" Jawaban saya ialah: "Tentu Anda sebagai
orang Tionghoa dapat mengerti keadaan! Sangat mirip kepada yang terjadi di
Tiongkok dalam tahun 1927 waktu Ciang Kaisyek mulai kup kanan dengan
tentaranya, dan komunis kalah, di Syanghai, dan lantar di Hankau (Wuhan) dan di
Canton (Guangzhou)". Ia tidak mau setuju. Di bulan Januari tahun 1966 saya
terima dari beberapa rekan yang saya kenal, yang mengajar di Cornell Univesity
di A.S., suatu 'Laporan Sementara' tentang peristiwa September-Oktober di
Indonesia. Mereka sangat menyangsikan apakah peristiwa itu benar suatu kup
komunis, seperti dikatakan oleh penguasa di Indonesia dan oleh dunia Barat.
Yang terima laporan itu, boleh memakai bahannya (begitu mereka tulis kepada
saya), tetapi untuk sementara tanpa menyebut sumbernya, oleh karena mereka
masih mencari bahan tambahan, dan meminta reaksi dan informasi lagi. Dengan
mempergunakan bahan dari laporan Cornell itu, saya menulis suatu karangan yang
dimuat dalam mingguan Belanda "De Groene Amsterdammer" pada tanggal 19 Februari
1966, dengan judul "Indonesia berhaluan kanan" Dalam karangan itu saya tanya:
mengapa di dunia Barat sedikit saja perhatian terhadap pembunuhan massal di
Indonesia, kalau dibanding dengan tragedi lain di dunia, yang kadang-kadang
jauh lebih enteng daripada yang terjadi di Indonesia baru-baru ini? Barangkali
alasannya bahwa pandangan umum seolah-olah golongan kiri sendirilah yang
bersalah - apakah bukan mereka sendiri yang mengorganisir ku p 30 September dan
yang bersalah dalam pembunuhan 6 jendral itu?.
Maka dalam karangan itu saya mencoba memberi rekonstruksi peristiwa-peristiwa
dan menarik kesimpulan bahwa sedikit sekali bukti tentang golongan PKI bersalah
dalam peristiwa itu. Saya juga tambah bahwa cara perbuatan dengan menculik dan
membunuhi jenderal tidak mungkin berguna untuk PKI - jadi salah mereka tidak
masuk akal. Lagi hampir tidak ada persiapan dari golongan kiri untuk menghadapi
situasi yang akan muncul sesudah kup. Dalam karangan itu saya juga menyebut
kemiripan kepada peristiwa di Shanghai dalam tahun 1927, yang juga sebenarnya
ada kup dari golongan reaksioner. Kesimpulan saya dalam karangan di "Groene
Amsterdammer" itu: "Terminologi resmi di Indonesia masih adalah kiri, akan
tetapi jurusannya adalah kanan". Kemudian, dalam bulan Februari tahun '67,
Mingguan Perancis "Le Monde" mengumumkan wawancara den gan saya.
Dalam wawancara saya bertanya: "Mengapa Pono dan Sjam, yang rupanya tokoh
penting dalam peristiwa 65 itu, tidak diadili? Dikatakan dalam proses yang
telah diadakan, misalnya proses terhadap Obrus Untung, bahwa mereka itu orang
komunis yang terkemuka.
Apa yang terjadi dengan mereka itu, khususnya dengan Sjam, yang agaknya seorang
provokatir, yang pakai nama palsu?" Mencolok mata bahwa beberapa minggu sesudah
wawancaranya itu ada berita dari Indonesia bahwa Sjam, yang namanya sebenarnya
Kamaruzzaman, ditangkap. Saya dengar kabar itu di radio Belanda, pagi jam 7.
Dikatakan bahwa Sjam itu sebagai seorang Double agent! Saya ingin dengar lagi
siaran jam 8 diulangi bahwa Sjam ditangkap, tetapi kali ini TIDAK ditambah
bahwa ia double agent! Rupanya dari kedutaan Indonesia ada pesan supaya istilah
itu jangan dipakai! Tetapi saya dapat Sinar Harapan dari 13 Maret '67, dan di
sana ada cerita tentang cara Sjam itu ditangkap. Dan judul berita itu: "Apakah
Sjam double agent?" Tetapi sesudahnya di pers Indonesia istilah double agent
itu tidak pernah diulangi lagi. Dalam semua p roses di mana Sjam muncul sebagai
saksi atau terdakwa, Sjam selamanya dilukiskan sebagai seorang komunis yang
sejati, yang dekat sekali dengan ketua Aidit. Ia selalu MENGAKU bahwa dia yang
memberi semua perintah dalam peristiwa 1 Oktober, tetapi ia selalu tambah bahwa
yang sebenanrya memberi perintah itu Aidit yang juga ada pada hari itu di
Halim, dan yang sebenarnya menurut Sjam dalang dibelakang segala yang terjadi.
Tentu Aidit tidak dapat membela diri dan membantah segala bohong dari Sjam,
oleh karena ia dibunuh dalam bulan November 1965 tanpa suatu proses, ditembak
mati oleh Kolonel Jasir Hadibroto. Begitu juga pemimpin PKI lain, seperti Njoto
dan Lukman, tidak dapat membela diri di pengadilan.
Tentulah segala eksekusi tanpa proses itu membantu Orde Baru dalam
menyembunyikan kebenaran. Sudisman diadili, tetapi pembelaannya tidak mendapat
kemungkinan untuk mengajukan hal-hal yang melepaskan PKI dari sejumlah tuduhan:
ia dipaksa untuk mencoret bagian tentang hal itu dari pleidoinya! Waktu Sjam
kedapatan sebagai double agent yang sebagai militer masuk kedalam PKI untuk
mengintai, saya mulai menduga pula bahwa Soeharto sendiri mungkin terlibat
dalam permainan-munafik. Pada tanggal 8 April 1967 di mingguan "De Nieuwe
Linie" dimuat lagi wawancara dengan saya. Dalam wawancara ini saya telah
menyebut kemungkinan bahwa "kup" dari 1 Oktober 1965 adalah satu provokasi dari
kalangan perwira; dan waktu itu saya telah TAMBAH bahwa Soehartolah yang paling
memanfaatkan kejadian-kejadian. Saya mengatakan begitu: "Aneh sekal i: kalau
semua itu akan terjadi di suatu cerita detektif, segala tanda akan menuju
kepada dia, Soeharto, paling sedikit sebagai orang yang sebelumnya telah punya
informasi. Misalnya setahun sebelum peristiwa 65, Soeharto turut menghadiri
pernikahan Obrus Untung yang diadakan di Kebumen.
Untung dahulu menjadi orang bawahan Soeharto di tentara. Lagi, dalam bulan
Agustus tahun 65, Soeharto juga bertemu dengan Jenderal Supardjo, di
Kalimantan. Dan mereka, Untung dan Supardjo, telah main peranan yang utama
dalam komplotan. Aneh lagi, bahwa Soeharto tidak ditangkap dalam kup, dan
malahan KOSTRAD tidak diduduki dan dijaga pasukan yang memberontak, walaupun
letaknya di Medan Merdeka dimana banyak gedung diduduki atau dijaga. Semua
militer mengetahui bahwa kalau Yani tidak di Jakarta atau sakit, Soehartolah
sebagai jenderal senior yang menggantikannya. Aneh juga bahwa Soeharto
bertindak secara sangat efisien untuk menginjak pemberontakan, sedangkan grup
Untung dan kawannya semua bingung." Wawancara itu saya akhiri dengan
mengatakan: "Tetapi sejarahpun lebih ruwet dan sukar daripada detective-story".
Begitulah pendapat saya di tahun 1967. Tetapi dalam tahun 1970 terbit buku
Arnold Brackman, jurnalis A.S. yang sangat reaksioner; judulnya "The Communist
Collapse in Indonesia". Di halaman 100 Brackman menceritakan isi suatu
wawancara dengan Soeharto, agaknya dalam tahun 1968 atau 1969, tentang suatu
pertemuan Soeharto dengan Kolonel Latief, tokoh yang ketiga dari pimpinan kup
tahun 65. Isinya: "Dua hari sebelum 30 September anak lelaki kami, yang umurnya
3 tahun, dapat celaka di rumah. Ia ketumpahan sup panas, dan kami dengan
buru-buru perlu mengantarkannya ke rumah sakit. Banyak teman menjenguk anak
saya di sana pada malam 30 September, dan saya juga berada di rumah sakit. Lucu
juga kalau diingat kembali. Saya ingat Kolonel Latief datang ke rumah sakit
malam itu untuk menanyakan kesehatan anak saya. Saya terharu at as
keprihatinannya. Ternyata kemudian Latief adalah orang terkemuka dalam kejadian
yang sesudahnya. Kini menjadi jelas bagi saya malam itu Latief ke rumah sakit
bukan untuk menjenguk anak saya, melainkan sebenarnya UNTUK MENCEK SAYA. Ia
hendak tahu betapa genting celaka anak saya dan ia dapat memastikan bahwa saya
akan terlampau prihatin dengan keadaan anak saya. Saya tetap di rumah sakit
sampai menjelang tengah malam dan kemudian pulang ke rumah". Begitulah kutipan
dari buku Brackman tentang wawancaranya dengan Soeharto. Untuk saya pengakuan
ini dari Soeharto, bahwa ia bertemu dengan Kolonel Latief kira-kira empat jam
sebelum aksi terhadap 7 jenderal mulai, sungguh merupakan 'rantai yang hilang'
- the missing link dalam detective storyy. Hal ini dengan jelas membuktikan
hubungan Soeharto dengan tokoh utama dalam peristiwa tahun 1965.
Tentu Latief, yang pergi ke R.S. Gatot Subroto, yaitu Rumah Sakit Militer, 3
atau 4 jam sebelum serangan terhadap rumah-rumah 7 jenderal mulai, maksudnya
untuk menceritakan pada Soeharto tentang rencana mereka - tetapi sukar
membuktikan itu selama Soeharto berkuasa, dan Latief dalam situasi orang
tahanan. Hanya satu hal yang kurang terang. Mengapa Soeharto menceritakan pada
Brackman tentang pertemuan ini? Agaknya ada orang yang memperhatikan kedatangan
Latief ke rumah sakit. Oleh karena itu Soeharto merasa perlu memberi alasan
kunjungan itu yang dalam dipahami: Latief mau periksa apakah Soeharto begitu
susah oleh karena keadaan sehingga ia tak mungkin bertindak pada esok harinya!
Pengakuan Soeharto itu menjadi untuk saya kesempatan untuk mengumumkan karangan
di mingguan "Vrij Nederland" pada tanggal 29 Agustus 1970, dengan judul "De
schakel die ontbrak: Wat deed Soeharto in de nacht van de staatsgreep?" (Rantai
yang hilang: apa yang diperbuat Soeharto pada malam kup?).
Dalam karangan itu saya menguraikan segala petunjuk bahwa Soeharto benar
terlibat di dalam peristiwa tahun 65. Karangan ini dimuat satu hari sebelum
Soeharto datang ke Belanda untuk kunjungan resmi - kunjungan yang gagal sama
sekali. Karangan yang serupa itu juga saya umumkan dalam bahasa Inggris di
dalam majalah ilmiah "Journal of Contemporary Asia" tahun 1979, dengan judul:
"Soeharto and the Untung Coup: The Missing Link". Waktu saya mengumumkan dua
karangan itu, saya belum mengetahui bahwa dalam wawancara lain, sebelum bulan
Agustus 1970 itu, Soeharto sekali lagi menyebut pertemuannya dengan Kolonel
Latief itu - tetapi kali ini dengan nada yang sangat berlainan. Wawancara itu
dimuat dalam mingguan Jerman Barat, "Der Spiegel", tanggal 27 Juni, halaman 98.
Wartawan Jerman itu bertanya: "Mengapa tuan Soeharto tidak t ermasuk daftar
jenderal-jenderal yang harus dibunuh?" Jawaban Soeharto yaitu: "Pada jam 11
malam Kolonel Latief, seorang dari komplotan kup itu, datang ke rumah sakit
untuk membunuh saya, tetapi nampak akhirnya ia tidak melaksanakan rencananya
karena tidak berani melakukannya di tempat umum."
Masa, heran - seolah-olah Kolonel Latief ada rencana untuk membunuh Soeharto, 4
jam sebelum aksi terhadap 7 jenderal yang lain akan dimulai, yang tentu
berakibat seluruh komplotan akan gagal! Kebohongan Soeharto itu suatu bukti
lagi bahwa Soeharto mau menyembunyikan apa-apa, dan cari akal untuk luput dari
persangkaan ia terlibat dalam kup! Sedangkan tokoh lain dari komplotan, sebagai
Obrus Untung, Jenderal Supardjo dan Mayor Sudjono sudah lama terkena hukuman
mati dan diekseskusi, Kolonel Latief selama lebih dari 10 tahun tidak diadili.
Alasan yang disebut oleh pemerintah, yaitu bahwa ia 'sakit-sakitan' dan tidak
dapat menghadiri sidang pengadilan. Benar bahwa ia kena luka berat di kaki
waktu tertangkap; tetapi kawannya di penjara mengatakan bahwa ia sudah lama
dapat menghadap di sidang sebagai saksi atau terdakwa. Akhirnya, dalam tahun
1978 sidang dalam perkara Latief mulai. Dalam eksepsinya dari tanggal 5 Mei,
Latief telah memberi keterangan, bahwa ia besama keluarganya berkunjung di
rumah Soeharto dengan dihadiri Ibu Tien, dua hari sebelum tanggal 30 September;
ia juga menceritakan bahwa ia mengunjungi Soeharto pada malam 30 September di
Rumah Sakit Militer. Ia menerangkan bahwa ia, Obrus Untung dan Jenderal
Supardjo, yang baru pulang dari Kalimantan, bertiga pimpinan militer dari aksi
keesokan harinya, berkumpul di rumahnya pada jam 8 untuk beru nding. Mereka
memutuskan untuk malam itu juga menemui Soeharto, untuk memperoleh dukungannya
dalam rencana. Latief mengusulkan supaya mereka akan bertiga menghadap
Soeharto, tetapi Untung tidak berani, dan mereka akhirnya mengutus Latief oleh
karena ia yang paling dekat dengan Soeharto. Untung dan Supardjo masih punya
urusan lain yang penting. Latief telah menjadi bawahan dari Soeharto waktu
Jogya diduduki Belanda, tahun 1949.
Malahan, menurut keterangan Latief dalam eksepsinya, waktu serangan ke Jogya
pada tanggal 1 Maret 1949, dengan Jogya diduduki pasukan Republik selama 6 jam,
bukan Soeharto yang sebenarnya masuk Jogya melainkan Latief sendiri! Waktu
Latief pulang ke komandonya di pegunungan bersama grupnya, Soeharto bersama
ajudannya sedang makan soto! Pada waktu komando Mandala yang dibawah komando
Soeharto, Latief menjadi kepala intellijen dari Komando di Makasar.
Dalam eksepsinya Latief dengan terang menjelaskan bahwa waktu ia bertemu dengan
Soeharto di rumah sakit, ia menceritakan padanya seluruh rencana untuk malam
itu. Ia minta pengadilan supaya Soeharto dan istrinya akan dipanggil sebagai
saksi. Putusan pengadilan: tidak, karena kesaksiannya tak akan 'relevan'. Dalam
pledoinya yang tertulis Latief mengulangi lebih jelas lagi tentang
pembicaraannya di rumah sakit. Dia menerangkan: "Setelah saya lapor kepada
Jenderal Soeharto mengenai Dewan Jenderal dan lapor pula mengenai Gerakan,
Jenderal Soeharto menyetujuinya dan tidak pernah mengeluarkan perintah
melarang" (hal. 128). Pledoi dan Eksepsi Latief kami punya seluruhnya dalam
bahasa Indonesia. Dalam pers Indonesia segala keterangannya tentang pertemuan
dengan Soeharto itu sama sekali tidak diumumkan dan tidak diperhatikan.
Mengapa begitu? Untuk saya dari mulanya jelas bahwa keterangan yang lebih
sempurna lagi disimpan di suatu tempat DILUAR Indonesia, dengan pesan supaya
lantas diumumkan kalau Latief akan dibunuh! Soeharto agaknya takut kalau
kebenaran tentang pertemuan dengan Latief akan diumumkan! Dalam otobiografinya
ia bohong sekali lagi: ia menceritakan bahwa ia bukan BERTEMU dengan Latief di
rumah sakit, melainkan hanya lihat dari ruangan di mana anaknya dirawat dan di
mana ia berjaga bersama Ibu Tien, bahwa Latief jalan di koridor melalui kamar
itu! Siapa sudi percaya? Juga aneh sekali bahwa Soeharto, menurut keterangannya
sendiri, jam 12 malam waktu keluar dari rumah sakit, bukan terus mencoba
memberikan tanda berwaspada kepada jenderal-jenderal kawannya yang dalam tempo
tiga atau empat jam kemudian akan ditimpa nasib malang, m elainkan terus pulang
ke rumah untuk tidur! Hal yang menarik yaitu bahwa Kolonel Latief beberapa
waktu silam telah meminta pada Soeharto supaya hukumannya dikurangi.
Dalam Far Eastern Economic Review dari 2 Agustus tahun ini (1990) diberitahukan
bahwa memoirenya disimpan di satu bank - entah di mana. Jadi, telah agak tentu
bahwa Soeharto terlibat dalam peristiwa 65 dengan berat. Menurut fasal 4 dari
Keputusan Kepala Kopkamtib bertanggal 18 Oktober tahun 1968, dalam Golongan A
yang paling berat termasuk semua orang yang terlibat dengan langsung, di
antaranya dalam grup itu juga segala orang yang mempunyai pengetahuan lebih
dahulu terhadap rencana kup dan yang lalui dalam melapor kepada yang berwajib.
Jadi, Soeharto pada malam itu seharusnya mesti melapor paling sedikit kepada
Jenderal Yani! Dan tentu juga kepada Jenderal Nasution. Artinya bahwa Soeharto
jauh lebih jelas 'terlibat' dalam peristiwa 1 Oktober '65 daripada semua
korbannya yang selama 10 tahun atau 14 tahun ditahan di penjara atau di kamp
konsentrasi seperti di pulau Buru, dengan alasan bahwa mereka terlibat 'tidak
langsung' dalam peristiwa 30 S!
Jadi, sekarang telah jelas bahwa Soeharto terlibat oleh karena mempunyai
pengetahuan lebih dahulu. Lebih sukar membuktikan, bahwa ia juga aktip dalam
suatu PROVOKASI. Soeharto tentu bukan satu-satunya orang yang punya pengetahuan
lebih dahulu. Terang bahwa Kamaruzzaman (Sjam) memainkan peran penting sekali
dalam provokasi. Ia militer, agaknya dalam Kodam V Jakarta.
Tetapi siapa atasannya yang mendorongnya untuk mempersiapkan kup bersama tiga
perwira tinggi itu, dengan maksud untuk memkompromitir baik PKI maupun
Soekarno? Sekarang saya akan coba memberi analisa yang sedikit mendalam. Memang
ada orang lain yang punya pengetahuan lebih dahulu. Barangkali Soekarno sendiri
punya sedikit pengetahuan lebih dahulu.
Tetapi tentu ia tidak ingin PEMBUNUHAN jenderal yang dituduhi membangun Dewan
Jenderal. Barangkali maksudnya hanya untuk menuntut pertanggungjawaban mereka.
Sesudah ia dengar bahwa ada beberapa jenderal yang mati, ia memberi perintah
supaya seluruh aksi itu berhenti. Mungkin juga bahwa tiga perwira tinggi itu,
Untung, Latief dan Supardjo, bukan menghendaki pembunuhan, melainkan hanya
menuntut pertanggungjawaban mereka. Juga tidak jelas mengapa Aidit, ketua PKI,
dijemput dari rumahnya pada malam itu dan diantarkan ke Halim.
Rupanya pada saat itu ia punya kepercayaan kepada Sjam. Tetapi kami sama sekali
tidak tahu peranan Aidit sesudah ia disembunyikan di rumah seorang bintara di
Halim; menurut segala kesaksian ia tidak muncul dalam perundingan-perundingan
dan pertemuan-pertemuan, lagi pula tidak bertemu dengan Presiden Soekarno yang
juga dibawa ke Halim. Oleh karena ia dibunuh tanpa proses, kami tidak punya
keterangan dari dia sendiri - kami hanya punya keterangan dari Sjam yang
membohong seolah-olah semua ia, Sjam, berbuat, terjadi atas perintah Aidit.
Misalnya dalam proses Latief di tahun 1978 Sjam 'mengaku' bahwa bukan Latief,
melainkan DIA yang memberi perintah untuk membunuhi jenderal-jenderal yang
masih hidup waktu dibawa ke Lubang Buaya - tetapi ia tambah seolah-olah
pembunuhan itu juga atas perintah Aidit. Jadi seluruh perbuatan Sjam dimaksud
untuk memburukkan nama PKI. Dan suatu alasan mengapa Latief TIDAK dapat hukuman
mati, ialah oleh karena ia mungkir bahwa dia yang perintahkan membunuhi
jenderal, dan Sjam dalam proses itu mengakui bahwa ia sendiri yang
memerintahkannya. Tetapi segala 'jasanya' kepada grup Soeharto tidak berguna
untuk dia pribadi: beberapa tahun silam ia dieksekusi bersama pembantunya Pono
dan Bono.
Agak jelas bahwa pada malam 30 September dua-dua, Soekarno dan Aidit yakin
bahwa Dewan Jenderal sebenarnya ada dan bahwa Dewan itu berencana untuk merebut
kekuasaan pada tanggal 5 Oktober 1965. Begitu juga grup Untung, Latief dan
Supardjo memang yakin bahwa Dewan Jenderal itu memang ada. Dalam prosesnya
dalam tahun 1967 Sudisman turut menjelaskan bahwa ia masih yakin tentang
eksistensi Dewan Jenderal itu dan rencana mereka.
Wertheim : Soeharto Dalang G30S ?
Prof. Dr. W.F. Wertheim
Dalam tahun 1970 saya juga masih berpendapat bahwa Dewan Jenderal itu benar
ADA. Begitu juga pendapat PKI, misalnya dalam otokritik mereka. Tetapi lama
kelamaan saya mulai sangsikan apakah dewan itu benar ada dan aktip dalam tahun
1965. Sudah tentu, kalu peristiwa 65 memang suatu provokasi, bagaimana mungkin
apa yang dimanakan Dewan Jenderal itu menjadi dalangnya: terlalu aneh kalau
orang mengorbankan diri sendiri dengan tujuan politik! Apalagi telah ada cukup
tanda bahwa Jenderal Yani agak taat kepada Soekarno.
Pikiran saya berubah sewaktu saya baca sekali lagi keterangan bekas Mayor
Rudhito dalam proses Untung. Ia memberi suatu keterangan tentang suatu pita
yang ia dengar, dan catatan tentang isinya yang ia terima pada tanggal 26
September 1965 dimuka gedung Front Nasional tentang Dewan Jenderal. Ia terima
bukti itu dari empat orang, yaitu: Muchlis Bratanata, dan Nawawi Nasution,
dua-dua dari N.U. dan Sumantri Singamenggala dan Agus Herman Simatoepang,
dua-dua dari IPKI. Mereka itu mengajak Rudhito akan membantu pelaksanaan
rencana Dewan Jenderal. Di tape itu dapat didengar pembicaraan dalam suatu
pertemuan yang diadakan pada tanggal 21 September di gedung Akademi Hukum
Militer di Jakarta. Rudhito ingat bahwa ia dengar suara dari Jenderal Mayor S.
Parman, satu dari 6 jenderal yang lantas dibunuh pada tanggal 1 Oktober pagi .
Parman menyebut, menurut pita dan catatan yang Rudhito dengar dan baca, suatu
daftar orang yang harus diangkat sebagai menteri: di antara mereka juga
sejumlah jenderal yang lantas diserang dan diculik pada 1 Oktober. Nasution
disebut sebagai calon perdana menteri; Suprapto akan menjadi menteri dalam
negeri, Yani diusulkan sebagai menteri HANKAM, Harjono menteri luar negeri,
Sutojo menteri kehakiman dan Parman sendiri akan menjadi jaksa agung. Ada juga
nama lain yang disebut, diantaranya Jenderal Sukendro.
Rupanya tape itu tidak ditunjukkan sebagai bahan bukti pada sidang Obrus
Untung; juga di sidang lain tidak muncul. Menurut Rudhito dan terdakwa Untung
tape itu juga diserahkan kepada Jenderal Supardjo, yang pada tanggal 29
September baru tiba di Jakarta dari Kalimantan. Supardjo rupanya terus
memberikan dokumen itu pada Presiden Soekarno; dan menurut Rudhito dukumen itu
juga ada di tangan kejaksaan Agung dan KOTRAR. Kesimpulan saya: kemungkinan
besar bawha tape (yang tidak pernah muncul!) dan teks itu yang diberikan pada
Rudhito, suatu pelancungan, pemalsuan. Maksudnya dan akibatnya: ialah sehingga
grup Untung, pimpinan PKI dan Presiden Soekarno DIYAKINKAN DAN PERCAYA, bahwa
komplotan Dewan Jenderal yang telah seringkali disebut sebagai kabar angin,
sebenarnya ADA dengan rencana untuk merebut kekuasaan dari Soekarno dan
kabinetnya. Dengan tipu muslihat ini, yang sebenarnya suatu provokasi, baik
Soekarno maupun pimpinan PKI, termasuk Aidit, didorongi supaya meneruskan
usahanya agar aksi Dewan Jenderal itu pada tanggal 5 Oktober 1965 dapat
dihalangi! Jadi sekarang timbul pertanyaan, golongan mana yang sebagai dalang
merencanakan seluruh provokasi itu, dengan mengorbankan jiwa enam atau tujuh
jenderal. Untuk saya, pada saat ini, sulit memberi jawaban. Saya sudah lanjut
usia. Saya harap dalam ruangan ini barangkali orang Indonesia dapat meneruskan
penyelidikan itu untuk mencari jawaban atas pertanyaan yang masih ada.
Tentu gampang menyangka bahwa rencana itu tercipta dikalangan militer dan bahwa
Kamaruzzaman-Sjam telah memainkan suatu peranan yang berarti dalam hal ini.
Sangat mungkin juga, bahwa beberapa perwira agak tinggi dari angkatan udara,
seperiti BARANGKALI Obrus Heru Atmodjo, dan sudah tentu Mayor Sujono - yang
sebagai saksi dan sebagai terdakwa seringkali memberi keterangan yang tidak
masuk akal dan saling bertentangan - pastilah sangat aktip dalam merencanakan
seluruh aksi. Sujonolah yang memperkenalkan Untung dan Latief dengan Sjam dan
dua pembantuanya, Pono dan Bono. Juga ada kesaksian bahwa yang sebenarnya
memberi perintah pada Gathut Sukrisno untuk membunuh jenderal-jenderal dan
kapten Tendean yang masih hidup di Lubang Buaya, bukan Sjam melainkan Sujono.
Begitu juga pendapat Dr. Holtzappel yang telah menulis suatu analisa penting
tentang peristiwa 1965 dalam "Journal of Contemporary Asia" pada tahun 1979.
Pembunuhan yang sengaja itu juga tentu merupakan bagian dari seluruh provokasi
terhadap PKI. Menurut Holtzappel, sebagai DALANG dalam Angkatan Bersenjata
barangkali harus dianggap Jenderal Sukendro, pernah kepala military
intelligence, dan kolonel Supardjo, Sekretaris KOTRAR yang pernah menjadi
pembantu dari Sukendro. Presiden Soekarno agaknya sangat benar dalam analisa
pendeknya, waktu ia membela diri dimuka MPRS dengan keterangan tertulis
'Nawaksara' pada tanggal 10 Januari 1967 terhadap tuduhan-tuduhan.
Kesimpulannya ialah: "1) keblingernya pimpinan PKI, 2) kelihaian subversi
Nekolim, dan 3) memang adanya oknum-oknum yang tidak benar". Arti istilah
Nekolim pada masa itu ialah: Neokolonialisme, kolonialisme dan imperialisme.
Tentu maksudnya Soekarno bahwa ada dalang sebenarnya yang dari luar negeri.
Bagaimana dengan Amerika Serikat, dan CIA? Sudah dari awal tahun 50an A.S.
campur tangan dengan politik Indonesia. Telah mulai dengan Mutual Security Act
dari tahun 1952, yang dahulu ditandatangani oleh menteri luar negeri Subardjo
dari kabinet-Sukiman, dan yang lantas dibatalkan. Juga ada campurtangan AS
sewaktu pemberontakan Dewan Banteng dan Permesta, dan sesudahnya waktu
didirikan PRRI, dalam tahun 57-58. Peter Dale Scott, yang dulu menjadi diplomat
dan sekarang guru besar di Universitas California, menulis beberapa karangan
penting tentang campurtangan A.S. dalam tahun 60an: dahulu karangannya
diumumkan dalam tahun 1975, dan lantas di "Pacific Affairs" tahun 1985: "The
U.S. and the Overthrow of Soekarno". (Ada terjemahan dalam bahasa Bel anda yang
diterbitkan oleh Indonesia Media).
Dalam tahun 1990 ini seorang ahli sejarah yang saya tidak kenal namanya Brands,
menulis seolah-olah sejak permulaan tahun 65 U.S.A. sama sekali tidak campur
tangan lagi dalam politik Indonesia; beliau dengar ini dari tokoh CIA - masa
dapat dipercaya? Sekarang kita sudah tahu dengan pasti bahwa dari awal Oktober
65 baik kedutaan A.S. maupun CIA sangat campur tangan, misalnya dengan memberi
daftar berisi nama 5000 tokoh PKI dan organisasi kiri lain pada KOSTRAD -
supaya mereka ditangkap; diplomat dan staf CIA tidak perduli kalau korbannya
juga akan dibunuh! Tetapi bagaimana SEBELUM 1 Oktober? Ada suatu keterangan
dari ahli sejarah Amerika yang termasyur: Gabriel Kolko. Ia menulis dalam buku
yang diumumkan dalam tahun 1988 (yang judulnya "Confronting the Third: U.S.
Foreign Policy 1945-1980"), bahwa semua bahan dari ked utaan A.S. di Jakarta
dan dari State Department (yaitu kementerian Luar Negeri) untuk tiga bulan
SEBELUM 1 Oktober tahun 1965 sama sekali ditutup, dan tidak boleh diselidiki
oleh siapapun juga.
Dalam suatu keterangan yang ia tambah dari tanggal 13 Agustus 1990 ia
mengatakan bahwa ia tidak kenal suatu masa manapun juga di kurun 1945 sampai
1968 yang ditutup dengan rahasia yang demikian untuk menyembunyikan informasi
yang sungguh penting. Hal itu sangat aneh, dan menimbulkan persangkaan bahwa
ada kejadian yang sangat rahasia yang harus ditutupi. Moga-moga penyelidikan
yang sekarang akan dijalankan oleh Congress di Washington tentang daftar yang
dibuat sesudah 1 Oktober 1965 oleh suatu tokoh dari kedutaan A.S. di Jakarta,
tuan Martens, akan memberi kesempatan untuk anggota Congress supaya menuntut
informasi tentang periode tiga bulan itu, dan supaya arsip itu akan
'de-classified', jadi akan dibuka untuk diselidiki oleh ahli sejarah dan dunia
keilmuan umumnya. Kolko juga memberitahu bahwa Jenderal Sukendro pada tanggal 5
November 1965 minta pertolongan yang tersembunyi dari A.S. untuk menerima
pesenjataan kecil dan alat komunikasi yang akan dipakai oleh pemuda Islam
(ANSOR) dan nasionalis bagi menghantem PKI. Kedutaan A.S. setuju akan mengirim
barang-barang itu yang disembunyikan sebagai obat-obatan (Kolko, hal. 181), dan
teks kawat-kawat dari Kedutaan A.S. ke Washington dari 5/11, 7/11, ... dan
11/11-65.
Tetapi kita harus insyaf bahwa selain dari CIA badan A.S. masih ada badan
intelijens negara lain yang 25 tahun yang silam mungkin berkepentingan dalam
menjatuhkan rezim Soekarno: misalnya Pemerintah Inggris, yang pada masa itu
masih terlibat dalam pertentangan antara Indonesia dan negeri baru yang
didirikan oleh Inggris: Malaysia. Dan lagi negara Jepang mungkin juga harus
diperhatikan sebagai calon dalang kejadian itu. Heran bahwa pada tanggal 2
Oktober 1965 hanya ada SATU surat kabar diluar negeri yang tahu siapa Jenderal
Soeharto dan dapat mengumumkan biografinya: Asahi Shimbun. Jepang lagi banyak
mendapat manfaat dalam kerjasama dengan Orde Baru. Mengapa masih penting untuk
menyelidiki sejarah peristiwa tahun 1965?
Saya akan baca pendapat saya yang baru ini saya umumkan dalam pendahuluan saya
untuk buku kecil yang berisi sajak dari Magusig O. Bungai. Judul kumpulan sajak
itu ialah "Sansana Anak Naga dan Tahun-Tahun Pembunuhan". Dalam sajaknya Hutan
pun bukan lagi di mana rahasia bisa berlindung, Magusig O. Bungai menulis
tentang pembunuhan massal antas perintah Stalin: 50 tahun berlalu 50 tahun
hutan Katyn menutup rahasia 15.000 prajurit polan dimasakre di tengah rimba 50
tahun kemudian waktu memaksa kekuasaan terkuat membuka suara menutur kebenaran.
Menurut saya penting sekali bahwa Magusig mendorong anak-anak negerinya agar
mencari kebenaran. Ahli sejarah Abdurahcman Suriomihardjo dalam "Editor" 2 Juni
1990 menulis, bahwa "pembukaan dokumen yang semula rahasia itu sangat membantu
rekonstruksi sejarah". Akan tetapi duduknya pe rkara masakre di Indonesia 25
tahun yang lalu agak berlainan dari pembunuhan Katyn yang menimpa 15.000 orang
perwira Polandia. Kelainannya ialah oleh karena masakre di Indonesia itu pada
hakikatnya tidak ada rahasianya sama sekali. Pembunuhan massal di Indonesia
atas tanggung jawab Jenderal Soeharto bukanlah suatu rahasia.
Si penanggungjawab ini justru terus-menerus bangga akan perbuatannya. Terhadap
masakre benar-besaran dalam tahun-tahun pembunuhan sesudah 1965, Soeharto tidak
pernah memperlihatkan penyesalannya atas pelanggaran hak azasi manusia yang
luar biasa itu. Sebaliknya, ia selalu memamerkan dengan bangga tindakannya yang
durjana itu. Tentang ini telah terbukti sekali lagi baru-baru ini.
Dengan adanya pengakuan pers Amerika Serikat, bahwa staf kedubes Amerika
Serikat di Jakarta menyerahkan daftar nama-nama kader PKI dan ormas yang dekat
dengannya kepada Angkatan Darat Indonesia agar mereka itu ditangkap dan
dibunuh, tidak seorangpun juru bicara pemerintah Orde Baru yang memungkiri
telah terjadinya pembantaian massal, ataupun mengucapkan penyesalan mereka
terhadap peristiwa yang terjadi 25 tahun yang lalu itu. Mereka ini cukup
berpuas diri dengan penegasan pengakuan: bahwa militer Indonesia sama sekali
tidak perlu menerima daftar tersebut dari pihak asing, oleh karena mereka
sendiri cukup mengetahui siapa-siapa kader-kader PKI! Juga di dalam
otobiografinya, Soeharto sama sekali tidak menunjukkan tanda, bahwa ia
menyesali terhadap jatuhnya korban rakyat sebanyak setengah atau satu juta.
Justru sebaliknyalah, terhadap prajurit-prajurit pembunuh pun ia tidak mencela
perbuatan mereka. Misalnya dalam hal kolonel Jasir Hadibroto, dalam "Kompas
Minggu", 5 Oktober 1980 ia menceritakan pengakuannya kepada Soeharto, yaitu
bahwa ia telah membunuh ketua PKI DN Aidit tanpa keputusan pengadilan. Dengan
jalan demikian Aidit tidak bisa membela diri di depan sidang pengadilan, dan
karenanya pula penguasa dengan leluasa dapat menyiarkan 'pengakuan' Aidit yang
palsu. Kolonel ini justru dihadiahi Soeharto dengan kedudukan sebagai gubernur
Lampung. Dalam hal ini tentu saja Soeharto sendirilah yang bertanggungjawab.
Karena pembunuhan itu hanya terjadi sesudah Jasir Hadibroto menerima perintah
dari Soeharto yang, menurut Jasir, mengatakan: "Bereskan itu semua!".
Masih cukup banyak hal yang harus dibukakan di depan mata seluruh rakyat
Indonesia. Sejarah peristiwa 1965 dan lanjutannya, seperti yang tertera didalam
tulisan resmi para pendukung Orde Baru, seluruhnya harus ditinjau kembali dan
dikoreksi. Misalnya tentang pembunuhan terhadap para anggota PKI atau BTI
(Barisan Tani Indonesia) yang selalu dibenarkan dengan dalih, seakan-akan
mereka dibunuh karena "terlibat dalam Gestapu/PKI 1965". Barangkali benar, ada
beberapa kader PKI yang telah ikut memainkan peranan dalam peristiwa 1 Oktober
1965 itu. Tetapi bisakah ratusan ribu kaum tani di Jawa dituduh terlibat dalam
peristiwa penyerangan terhadap 7 orang jenderal pada pagi-pagi buta 1 Oktober
1965 saat itu di Jakarta? Dari berita "The Washington Post" 21 Mei 1990 menjadi
jelas, bahwa sejak semula Soeharto telah berketetapan hati untuk
menghancur-leburkan PKI. Dalih umum yang dikemukakan oleh Mahmilub atau
pengadilan semacamnya adalah bahwa semua anggota atau simpatisan PKI 'terlibat
dalam peristiwa G30S-PKI'. Dalih demikian pulalah yang dipakai pemerintah untuk
membenarkan pembuangan tanpa pemeriksaan pengadilan lebih dari 10.000 orang
yang dipandang sebagai simpatisan gerakan kiri ke Pulau Buru, yang pada umumnya
selama 10 tahun lebih.
Mereka itu dianggap sebagai 'terlibat secara tidak langsung dalam Gestapu/PKI'.
Lalu, siapakah yang terlibat langsung? Yang betul-betul terlibat LANGSUNG
adalah seorang yang paling memperoleh untung dari kejadian itu, tak lain tak
bukan ialah Jenderal Soeharto sendiri. Semua bahan-bahan itu tentu sangat
penting untuk meninjau kembali sejarah peristiwa 1 Oktober 1965. Ada beberapa
hal lagi yang perlu diterangkan. Di tengah-tengah terjadinya pembantaian massal
terhadap orang-orang yang dianggap PKI di Jawa Tengah dan Jawa Timur, sejumlah
kader PKI yang berhasil terluput dari malapetaka berhasil mendapatkan tempat
berlindung di daerah pegunungan di Kabupaten Blitar Selatan. Di sini mereka
hidup bersatu dengan kaum tani miskin setempat, sehingga untuk sementara mereka
berhasil membangun lubang perlindungan untuk menyelam atkan jiwa mereka. Akan
tetapi pada 1968 tentara dengan operasi Trisula menghancurkan tempat
perlindungan ini, dan menangkap serta membunuh sebagian besar mereka itu. Dalam
tahun 70an 'tokoh-tokoh Blitar Selatan' ini dihadapkan ke muka pengadilan.
Di pengadilan umumnya mereka tidak dituduh 'terlibat persitiwa G30S/PKI'.
Jelas, bahwa pengadilan tidak bisa membuktikan 'keterlibatan' demikian. Maka
merekapun lalu dituduh sebagai 'subversi', yang sejak 1963 juga bisa
mengakibatkan jatuhnya hukuman mati bagi siterdakwa. Ini berarti, bahwa pada
hakikatnya mereka dituduh subversi untuk kebanyakan dijatuhi hukuman mati,
semata-mata karena mereka berusaha menyelamatkan diri dari pembunuhan massal
yang sama sekali haram itu. Rencana pembunuhan massal ini ternyata akhirnya
terbukti jelas oleh siaran pengakuan-pengakuan di dalam pers Amerika Serikat
tersebut di atas.
Tokoh-tokoh seperti Munir, Gatot Lestaryo, Rustomo dan Djoko Untung tewas
dieksekusi dalam tahun 1985. Tapi pada saat inipun masih ada empat tokoh lagi,
yang semuanya berasal dari peristiwa Blitar Selatan itu, yang diancam oleh
pelaksanaan eksekusi. Penting sekali bagi dunia luar agar berusaha dengan
segala daya untuk menyelamatkan jiwa Ruslan Wijayasastra, Asep Suryaman,
Iskandar Subekti dan Sukatno - dan lebih dari itu untuk menyelamatkan jalannya
kebenaran sejarah. Untuk ini penelitian kembali sejarah tahun-tahun 1965 dan
seterusnya merupakan sarana dan wahana pertolongan satu-satunya. Ada sebuah
kewajiban lagi yang penting, yaitu meneliti kembali duduk perkara Gerwani di
dalam peristiwa 1 Oktober 1965.
Dari semula penguasa menuduh gadis-gadis Gerwani di Lubang Buaya berbuat paling
keji dan tak tahu malu. Melalui media pers bertahun-tahun disiarkan,
seolah-olah mereka dihadirkan di sana oleh PKI untuk melakukan upacara 'harum
bunga' sambil menari-nari lenso untuk mengantar jiwa jenderal-jenderal itu,
melakukan perbuatan-perbuatan tak senonoh, dibagi-bagikan pisau silet, dan
lantas ikut ambil bagian dalam perbuat jahat serta menyiksa jenderal-jenderal
itu sebelum mereka tewas. Sebagai akibat dari cerita-cerita demikian
terbentuklah bayangan, seakan-akan Gerwani adalah perkumpulan perempuan lacur,
jahat dan bengis yang harus dihinakan dan bahkan dibinasakan.
Cerita-cerita demikian sebenarnya tidak terbukti. Tidak pernah ada suatu
proses, di mana dakwaan demikian bisa dibenarkan. Seorang saksi dalam sidang
yang, menurut Sudisman 'terbuka tapi tertutup' dan 'serba umum tapi tidak
umum', bernama Jamilah dan yang mereka gunakan sebagai dasar bangunan dongengan
itu, adalah soerang perempuan bayaran belaka. Beberapa tahun yang lalu Profesor
Benedict Anderson, di dalam majalan ilmiah "Indonesia", memuat keterangan resmi
dari lima dokter yang memeriksa mayat-mayat para jenderal itu sesudah diangkat
dari Lubang Buaya. Jauh sebelum itu, keterangan resmi para dokter ini pun telah
diumumkan oleh Soekarno di depan sidang kabinet, sengaja untuk membantah
dongengan yang beredar saat itu, yang antara lain mengatakan bahwa mata para
jenderal itu telah dicungkil dan bahwa kemaluan mereka dipotong-potong sebelum
ditembak mati. Keterangan dokter-dokter resmi itu ringkasnya mengatakan, bahwa
tiddak ada tanda penyiksaan pada korban, dan tidak sebiji matapun dicungkil
sebelum mereka dibunuh. Penting sekali membersihkan Gerwani dari tuduhan yang
tidak adil itu.
Terutama sangat perlu, oleh karena sebelum 1965 Gerwani sangat aktif dalam
membela dan memperjuangkan hak-hak perempuan. Seperti diketahui, sejak Orde
Baru berkuasa semua perjuangan untuk kepentingan perempuan melalui pergerakan
yang bebas dan mandiri, dianggap oleh penguasa sebagai kegiatan yang harus
diharamkan dengan mengingat kepada 'perbuatan Gerwani' dalam akhir taun 1965
itu. Ada satu tuduhan lagi yang harus dibantah. Dari sejak awal telah disiarkan
cerita, bahwa seolah-olah di rumah-rumah orang PKI terdapat (kecuali cungkil
mata dan kursi listrik) daftar nama-nama orang yang memusuhi komunisme, dan
yang harus dibinasakan sesudah PKI beroleh kemenangan dengan gerakannya di
akhir 1965 itu.
Tidak selembar daftar seperti itu bisa dipertunjukkan di pengadilan manapun.
Sekaranglah, sesudah adanya pengakuan pers Amerika Serikat itu, kita ketahui
bahwa sesungguhnya daftar orang-orang yuang harus dibinasakan itu memang ada.
Tetapi, inilah bedanya, daftar yang ada justru bukan daftar bikinan komunis,
melainkan daftar yang diberikan oleh Kedubes Amerika Serikat kepada Soeharto
yang memuat ribuan nama komunis Indonesia yang harus dibunuh! Dongeng ini
seperti dongeng tentang maling yang teriak "Tangkap Maling!" Penting sekali
kesadaran dibangun kembali: Bahwa sebelum 1965 PKI merupakan kekuatan yang
patut dibanggakan, oleh karena banyak hal yang telah berhasil dicapai oleh
partai dan gerakannya itu. Di dunia Barat sekarang timbul kecenderungan
anggapan, bahwa komunisme, dan bahkan sosialisme, telah gagal sebagai ideologi.
Kesimpulan seperti ini salah sama sekali! Yang gagal adalah SEJUMLAH PEMERINTAH
yang dikuasai oleh berbagai partai komunis. Yang terbukti gagal adalah, bahwa
sistem diktatorial tanpa cukup peranan dari rakyat bawah tidak bisa bertahan
dalam jangka panjang. Jadi, untuk Indonesia, kegagalan seperti itu hanya bisa
berlaku bagi rezim Soeharto. Rezim Soeharto pada hakikatnya juga merupakan
suatu sistem diktatorial, dengan berbedak demokrasi yang semu belaka. Tetapi
sebaliknya, baik ideologi maupun praktek, komunis di Indonesia sama sekali
tidak mengalami kegagalan. Ia hanya ditimpa oleh malapetaka dan penindasan
secara perkosa, yang ditolong oleh kekuatan anti komunis luar negeri. Tentu
saja ada sementara tokoh komunis yang, dalam menghadapi keadaan baru dan sangat
sulit pada tahun-tahun 60an, melakukan kesalahan penting. Dalam hal ini tentu
saja sangat perlu adanya otokritik yang mendalam. Tetapi cukup alasan bagi
setiap penganut ideologi kiri untuk mencamkan kata-kata penulis kumpulan puisi
itu, yaitu agar 'mulai menghargai harkat diri' dan memulihkan perasaan bangga
diri.
Terima kasih!
**
