Menghitung Peluang Cak Nur
Oleh Muhtadin AR
Penulis adalah peneliti P3M dari Pondok Al Barkah Jakarta
Kendaraan politik apa pun yang akan dipakai oleh Cak Nur (panggilan akrab Prof Dr Nurcholis Madjid) untuk mengikuti kontes pemilihan presiden pada Pemilu 2004 mendatang, terma-suk melalui Konvensi Partai Golkar, kehadirannya merupakan daya tarik tersendiri.
Pribadi Cak Nur yang jujur, bersih dan kharismatik, merupakan warna lain dari kandidat yang sudah ada. Ia adalah sosok ideal bagi bangsa ini. Maka tidak heran, jika kemunculannya sebagai calon presiden mendatang, disambut dengan gegap gempita bak pahlawan yang baru pulang dari medan pertempuran.
Kesediaan Cak Nur ini diyakini sebagai 'simbol perlawanan' bagi kepemimpinan nasional yang carut-marut dan tidak bermoral. Kehadirannya merupakan 'harapan' untuk mewujudkan kepemimpinan yang bersih dan bermoral, sekaligus merubah kondisi bangsa yang sedang sekarat ini.
Namun begitu, tulisan berikut tidak bermaksud mengulas kepribadian dan kepantasannya memimpin bangsa ini, tetapi menghitung peluang dan skenario politik yang akan terus berkembang. Barangkali siapa pun sepakat bahwa kemampuan Cak Nur memimpin bangsa ini tidak diragukan lagi. Tetapi, apakah para tokoh lain akan memberikan jabatan presiden itu kepadanya begitu saja? Di sinilah pentingnya kita menghitung kekuatan politik di negeri ini.
Kalkulasi Politik
Sepuluh butir platform yang diajukan Cak Nur pada 28 April 2003 lalu, sebenarnya merupakan bagian dari strateginya untuk menduduki kursi nomor satu di negeri ini melalui partai apa pun. Namun, apakah strategi itu akan berhasil dengan mulus? Tampaknya Cak Nur akan menemui jalan liku berbatu.
Pertama, PDI-Perjuangan sebagai partai terbesar di negeri ini, yang diprediksikan akan kembali memperoleh suara terbanyak dalam pemilu mendatang, jelas tidak akan mencalonkan Cak Nur sebagai Presiden 2004. Partai berlambang kepala banteng ini sudah pasti akan menjadikan Megawati sebagai calonnya. Ngototnya mereka dalam pembahasan RUU syarat calon presiden minimal lulusan SLTA atau sederajat, misalnya, merupakan bukti bahwa perjuangan itu semata-mata hanya untuk meloloskan Megawati, lain tidak.
Dengan posisi seperti itu, PDI-P berarti hanya akan mencari pendamping sebagai wakil presiden bagi Megawati. Dan, Cak Nur dalam posisi ini jelas tidak akan masuk dalam bursa calon wakil presiden karena kesediaan dia hanya untuk menjadi presiden, bukan wakil presiden.
Kedua, peluang lain untuk memenangi pemilu mendatang, ada pada partai Golkar. Kehebatan partai berlambang pohon beringin dalam menyusun strategi memenangkan pemilu, sudah mereka buktikan pada Pemilu 1999 lalu. Di tengah hujatan dan cemoohan dari berbagai pihak, partai ini masih survive dan memperoleh suara terbesar kedua setelah PDI-P.
Namun yang menjadi persoalan, apakah nama Cak Nur akan secara otomatis ditetapkan sebagai capres dari partai Golkar? Dihapuskannya pasal terpidana bagi persyaratan calon presiden, juga pernyataan Akbar Tandjung yang menunggu Kasasi dari Mahkamah Agung MA (Kompas, 30/6/03), jelas menunjukkan bahwa dirinya pun ingin dimasukkan dalam bursa calon presiden melalui Konvensi partainya.
Memang, kredibilitas Cak Nur adalah daya tarik yang luar biasa untuk pemulihan nama baik partai, sekaligus mesin pengeruk suara. Tetapi, apakah orang-orang yang sudah berjuang untuk mempertahankan nama besar Golkar pasca Orde Baru, seperti Akbar Tandjung dan Yusuf Kalla akan begitu saja menerima keberadaan Cak Nur?
Apalagi, usulan Cak Nur untuk membubarkan HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), beberapa waktu lalu -- padahal mayoritas mesin strategi partai Golkar adalah orang-orang HMI --, jelas merupakan ancaman serius. Dalam posisi ini, nama Cak Nur hanya akan dimanfaatkan (sebatas) sebagai pemulihan nama baik partai, lain tidak. Partai Golkar, menurut hemat saya, pasti akan mencalonkan kader terbaik partai, bukan kader terbaik bangsa. Dan, di sinilah nama Cak Nur akan kembali mental.
Ketiga, Cak Nur sebenarnya bisa mendapat suara dari partai-partai Islam (atau berbasis umat Islam) yang selama ini sangat diimpikannya. Namun, keinginan ini tampaknya sulit terwujud. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) yang dalam Pemilu 1999 lalu mendapat suara terbesar ketiga, tampaknya akan membidik kursi wakil presiden. Dan, kursi itu jelas akan diberikan kepada ketua umum partainya, Hamzah Haz.
Sementara PKB yang memiliki suara terbesar keempat pada pemilu lalu, juga akan mengambil sikap yang tidak jauh berbeda dengan PPP, membidik kursi wakil presiden. Partai yang mendapat sokongan suara dari warga nahdliyyin ini pun jelas tidak akan mencalonkan Cak Nur sebagai presiden karena telah mempunyai "jago" sendiri, KH Hasyim Muzadi.
Pun demikian dengan PAN. Partai yang memperoleh pasokan suara dari orang-orang Muhammadiyah ini jauh-jauh hari telah menetapkan Amien Rais sebagai calon presidennya. Cak Nur sebenarnya bisa mendapatkan pasokan suara dari PBB (Partai Bulan Bintang) maupun PK (Partai Keadilan) -- sekarang menjadi PK Sejahtera -- dan beberapa partai gurem lainnya. Tetapi, jumlah mereka jika disatukan, tidak lebih dari 10 persen. Suatu jumlah yang terlalu kecil untuk seorang calon presiden.
Sebaiknya Mundur
Kalkulasi politik yang tidak menguntungkan Cak Nur ini, jelas merupakan prediksi 'kasar' yang keakuratannya sangat diragukan. Tetapi, realitas politik yang penuh dengan manuver dan tipu muslihat, harus diperhitungkan kembali oleh Cak Nur (dan juga tim suksesnya). Dan, menurut saya, Cak Nur sebaiknya mundur dari bursa calon presiden.
Secara jujur Cak Nur harus mengakui bahwa ia bukanlah tokoh yang mempunyai basis massa kuat di akar rumput masyarakat. Basis massa Cak Nur ada di kampus-kampus, suatu jumlah yang terlalu kecil (meskipun mewarnai corak negara) untuk mengeruk perolehan suara.
Untuk itu, jika komitmen awal Cak Nur adalah memperbaiki kondisi bangsa yang berada diambang kehancuran ini, maka Cak Nur harus kembali ke basis perjuangannya. Bergerilya dari kampus ke kampus. Bukan melalui jabatan struktural dalam negara.
Birokrasi negara yang sangat korup, jelas bukan persoalan mudah untuk memperbaikinya. Dan, Cak Nur (seandainya terpilih menjadi presiden) tidak hanya akan kesulitan merombaknya, tetapi justru (sangat mungkin) akan terjerumus dalam lingkaran setan birokrasi itu.
Cak Nur dalam posisi ini bisa menjadi lokomotif bagi gerakan moral yang akan berhadapan dengan praktek politik kotor dalam negara. Dukungan terhadap gerakan moral yang berangkat dari kampus ini, jelas akan mendapat sambutan yang hangat dari masyarakat. Kejenuhan masyarakat menghadapi situasi bangsa yang tak kunjung membaik, merupakan amunisi yang harus ditangkap dan dioptimalkan oleh Cak Nur.
Kekuatan mereka menumbangkan rezim (terbukti pada Mei 1998), harus kembali digerakkan untuk merubah wajah negeri ini. Netralitas Cak Nur dalam menyikapi berbagai konflik politik yang terjadi di negeri ini, mungkin saja telah menempatkannya sebagai guru bangsa yang bisa diterima di mana-mana. Cak Nur adalah pribadi pilihan untuk menggalang kekuatan massa menghadang 'jurus mabuk' para politisi yang ingin menghancurkan bangsa ini.
Terakhir, yang juga tidak boleh dilupakan Cak Nur, para pemilih di negeri ini sudah terkotak-kotak dalam sekat ideologi, etnik, golongan, aliran dan profesi. Mereka adalah "pemilih setia" yang tidak akan pernah berpindah partai selama tokoh yang mereka gandrungi masih bercokol di dalamnya. Cak Nur harus sadar bahwa dia adalah tokoh yang tidak mempunyai basis massa seperti halnya Gus Dur atau Megawati. Bagimana Cak? Akan maju terus? Terserah. ***
.
