MENCEGAH SIKLUS ‘LIBERAL-UNDEMOCRATIC’
Oleh: Yudi Latif
Kandidat Doktor di Canberra University, member Website ppi india.
Sejarah traumatis represi kebebasan pers diperingati Tempo pekan lalu. Ada
debar di balik syukur. Kebebasan pers adalah karunia yang tersisa dari pekik
reformasi. Namun, gejala amnesia yang menyertai ambisi kekuasaan pelan-pelan
menarik mundur kebebasan ke dalam pusaran belenggu masa lalu.
Pengekangan kembali kerja jurnalisme oleh aparatur negara, seperti dalam
pemberitaan operasi militer di Aceh atau pembatasan peliputan kegiatan Presiden
Megawati dalam peringatan Hari Keluarga Nasional ke-10 di Lumajang (29/6),
berikut resonansinya berupa pemecatan sejumlah wartawan oleh sejumlah media,
adalah isyarat buruk yang perlu diwaspadai.
Euforia demokrasi tampaknya masih berhenti sebagai ‘kesadaran wacana’,
ketimbang ‘kesadaran praktis’. Ketidakbersambungan antara kedua kesadaran
tersebut ditunjukkan secara sempurna oleh partai berkuasa: Partai ‘Demokrasi’
Indonesia-‘Perjuangan’ (PDI-P). Meng-klaim dirinya sebagai ‘pejuang-demokrasi’,
di dalam banyak kebijakan dan perilaku praktisnya justru cenderung mencederai
nilai-nilai demokrasi, untuk tidak dibilang anti-demokrasi. Hal itu tampak
mulai dari kecenderungan ultra-nasionalistiknya yang anti-amandemen dan
keengganannya terhadap otonomisasi, ekspresi kekerasan yang diperlihatkan oleh
kader-kadernya, kecenderungan pemimpinnya yang anti-kritik, persekongkolannya
dengan “kekuatan-kekuatan hitam”, serta sinismenya terhadap kebebasan pers.
Dalam sejarah politik Indonesia, berbagai eksperiman demokrasi sering
digagalkan justru oleh tokoh/partai yang mengklaim dirinya sebagai perpanjangan
kaum liberal-demokrat. Bung Sjahrir, yang mengaku sebagai demokrat, menuturkan
dalam Perjuangan Kita, bahwa demokrasi harus diperjuangkan lebih dulu ketimbang
nasionalisme. Sebab nasionalisme tanpa demokrasi hanya melahirkan fasisme. Toh
dengan dalih anti-fasisme ini, Kabinet Sjahrir dan Amir Syarifuddin (dari
Partai Sosialis) paling bertanggungjawab dalam melakukan politisasi tentara
yang membuka jalan dan arus-balik keterlibatan tentara dalam urusan politik.
Dalam upayanya menarik mayoritas tentara ke dalam lingkungan pengaruhnya,
keduanya telah campur tangan terlalu jauh dalam mengatur tentara reguler
termasuk mengembangan institusi pendidikan politik tentara (PEPOLIT) sebagai
sarana mobilisasi dukungan politik.
Sukarno memperlihatkan inkonsistensi yang lebih parah. Demokrasi dan paham
inklusivisme kebangsaan telah disuarakannya sejak tahun 1920-an. Malah menjadi
pilar utama dalam konsepsinya tentang Pancasila. Toh, mendapati kekuasaannya
tak begitu berarti dalam eksperimen demokrasi parlementer 1950-1957, dia segera
tergoda untuk memperkenalkan ‘demokrasi terpimpin’, yang menghancurkan seluruh
tatanan demokrasi dengan pembungkaman kebebasan yang tak terperi.
Jangan lupa, arsitek awal Orde Baru juga didominasi oleh kalangan
liberal-demokrat dari kalangan Katholik, sosialis dan abangan. Toh,
kecemburuan para arsitek Orba terhadap partai-partai politik besar, membuat
mereka tergoda untuk berpaling ke desain politik yang represif. Bukan saja
Masjumi dan PNI menjadi korban tindakan-tindakan anti-demokrasi, tetapi
kebebasan pers segera dibungkam. Selang tiga tahun setelah Pemilu 1971, 12
media dibreidel setelah peristiwa Malari 1974.
Masih segar pula dalam ingatan, betapa Megawati dan pendukungnya menjadi
“garapan” represif Orde Baru. Popularitas Mega dan kemenangan PDI-P pada Pemilu
1998, tak bisa dilepaskan dari kemampuan menampilkan dirinya sebagai ikon
pro-demokrasi dan antikemapanan. Namun lagi-lagi, klaim Megawati sebagai
penyambung lidah wong-cilik, serta pejuang kebebasan dan demokrasi gagal
diperlihatkan dalam kebijakan dan tindakan politik.
Ada tanda-tanda kembalinya siklus pemerintahan ‘liberal-undemocratic’.
‘Liberal’ dalam kesadaran wacananya, namun ‘undemocratic’ alias otoritarian
dalam kesadaran praktisnya. Kecenderungan ini sangat berbahaya bagi
perkembangan demokrasi, karena “pejuang” demokrasi membunuh anaknya (idenya)
sendiri. Bagaimana mungkin demokrasi ditegakkan, jika para promotornya justru
kalangan yang paling suka melanggar nilai-nilai demokrasi.
Media-media besar cenderung mengkhawatirkan kemungkinan menguatnya apa yang
disebut Fareed Zakaria sebagai ‘illiberal democracy’. Suatu situasi ketika
kontestasi demokrasi dimenangkan oleh kalangan yang tidak liberal (biasanya
diasosiasikan dengan kelompok fundamentalisme) yang bisa merusak sendi-sendi
kebebasan. Kekhawatiran seperti ini jelas merefleksikan pikiran ahistoris.
Pertama, fundamentalisme dalam politik Indonesia tidak menempati posisi arus
utama. Kedua, fundamentalisme tidak pernah berkuasa di Indonesia, sehingga
belum ada bukti historis bahwa mereka merupakan perusak demokrasi. Bahkan kalau
orang semacam Mohammad Natsir bisa dikategorikan sebagai representasi
fundamentalisme, maka praktek politiknya justru sangat menjunjung tinggi
nilai-nilai demokrasi. Masa singkat Kabinet Natsir, menurut Herbert Feith
(1962) dan George Kahin (1993), adalah saat ketika prosedur demokrasi
dihormati, hukum dan kebebasan sivil dijunjung tinggi.
Jika kelompok-kelompok fundamentalisme hanya bisa menentang suatu
pemberitaan/siaran lewat demonstrasi, umpatan, dan somasi, kalangan
‘liberal-undemocratic’, yang cenderung dominan dalam politik Indonesia, bisa
mengekang kebebasan pers lewat pengerahan aparatur negara dan premanisme.
Saatnya media lebih berpikir historis. Kecenderungan paranoid dalam melihat
fundamentalisme sebagai musuh utama kebebasan pers, tidak semestinya melamurkan
pandangan terhadap kenyataan, bahwa sumber utama ancaman itu justru terletak
pada unsur-unsur tiranik dari kalangan liberal-demokrasi itu sendiri.
Kebebasan pers tidaklah berdiri sendiri. Dia merupakan resultante dari
perjuangan kebebasan di segala bidang yang harus dibayar mahal termasuk nyawa
manusia. Harus dicegat gejala munculnya kembali pemerintahan
‘liberal-undemocratic’, yang tanda-tanda dininya mulai diperlihatkan
pemerintahan saat ini.
