JAKARTA -- Produk pembiayaan bagi hasil mudharabah dan musyarakah akan menjadi andalan utama Bank BTN Syariah. Tahun ini BTN Syariah menyediakan Rp 11,7 miliar dana untuk skim mudharabah dan musyarakah dan porsinya akan terus ditingkatkan.

Menurut Wakil Kepala Divisi Syariah BTN, Zon Hermanto, aplikasi pembiayaan mudharabah dan musyarakah dari lima kantor cabang BTN Syariah sudah mencapai Rp 7 miliar. Semua aplikasi tersebut rata-rata berjumlah di atas Rp 1,5 miliar sehingga masih menunggu persetujuan direksi BTN. ''Ini akan jadi produk unggulan kami,'' kata Zon, Selasa (11/7).

Zon mengatakan, saat ini skim murabahah masih mendominasi portofolio pembiayaan BTN Syariah. Hingga September ini saja total pembiayaan telah mencapai Rp 75 miliar dengan 90 persen murabahah. Biasanya murabahah ditujukan untuk nasabah retail yang ingin memiliki KPR syariah.

Sedangkan target pembiayaan mudharabah dan musyarakah adalah para kontraktor atau developer perumahan. Sejak BTN Syariah resmi dibuka pada Februari 2005 lalu skim mudharabah dan musyarakah pertama kali mulai ditawarkan di kantor cabang Makasar, Surabaya, dan Bandung sebagai pilot project.

''Yang mengajukan pembiayaan makin banyak. Kami harap dalam mingu-minggu ini sudah bisa diproses,'' kata Zon. Tahun ini dana yang disediakan Rp 11,7 miliar dan Zon berharap dalam dua tiga bulan sudah bisa terealisir semua. Sedangkan, untuk tahun 2006 BTN Syariah akan menganggarkan Rp 33 miliar untuk mudharabah dan musyarakah. ''Pelan-pelan porsinya akan kami naikkan,'' tambahnya.

Zon mengatakan, minat para developer terhadap produk mudharabah dan musyarakah ternyata sangat tinggi. Bagi developer, pembiayaan bagi hasil dianggap lebih meringankan karena mereka tidak dikejar-kejar target pembayaran bunga pinjaman. Apalagi saat ini bunga pinjaman perbankan pun mulai merangkak naik.

Dengan skim mudharabah, developer mendapat pembiayaan penuh dari bank. Nisbah bagi hasil yang dipakai biasanya 80:20 untuk bank. Sedangkan sim musyarakah merupakan kerja sama penyertaan modal bank dalam proyek developer. ''Biasanya nisbah 60:40, tapi yang 40 untuk bank karena developer sudah punya modal dan peralatan. Bank tinggal menambah modalnya,'' kata Zon.

Pembiayaan dengan akad bagi hasil ini juga diminati pengembang di daerah seperti Bandung Jawa Barat dan Makasar. Pembangunan konstruksi dengan akad musyarakah dan mudharabah dianggap lebih menguntungkan karena pengembang tidak harus membayar margin sebelum proyek selesai. Berbeda dengan di konvensional.

Menanggapi tentang kemungkinan naiknya harga bahan baku dan BBM, Zon mengatakan aplikasi pembiayaan yang sudah diajukan bisa disesuaikan. Karena dana yang diajukan saat ini kemungkinan tidak akan dapat menutupi target proyek pembangunan besok.

Zon menambahkan, dalam memenuhi pembiayaan perumahan BTN Syariah saat ini masih mengandalkan modal dari bank induk. Sedangkan rencana penerbitan obligasi syariah senilai Rp 100 miliar kemungkinan belum akan terealisasi pada tahun ini. ''Tahun 2006 mungkin juga belum. Perkiraan saya baru tahun 2007,'' tuturnya.

Dalam penerbitan obligasi syariah yang diperlukan adalah keberadaan aset dan bukan hanya liabilitas semata. Saat ini BTN Syariah sedang dalam tahap mengumpulkan aset pembiayaan yang nantinya bisa dijadikan dasar penerbitan obligasi syariah.

(c21 )

Republika, Rabu, 12 Oktober 2005
Bahrain Gelar Konferensi Bank Islam se-Dunia ke-12

Setelah itu, menurut Amril, diikuti pembiayaan investasi dan konsumsi masing-masing 28,39 persen serta 12,98 persen. ''Hal itu menunjukkan bahwa sebagian besar pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah di Jatim merupakan pembiayaan yang bersifat produktif,'' kata Amril seperti dilansir Antara akhir pekan lalu.

Jika dilihat pertumbuhan pembiayaan per jenis penggunaan, pertumbuhan tertinggi terjadi pada pembiayaan investasi sebesar 80,44 persen diikuti pembiayaan konsumsi 51,83 persen dan pembiayaan modal kerja 26,83 persen. Berdasarkan sektor usahanya, lanjutnya, pembiayaan perbankan syariah di Jatim didominasi oleh pembiayaan pada sektor jasa dunia usaha (44,19 persen), sektor konstruksi (14,74 persen), dan sektor perdagangan (13,91 persen).

Untuk pertumbuhan pembiayaan tertinggi, kata Amril, terjadi pada sektor konstruksi yang tumbuh dari Rp 6,96 miliar pada Agustus 2004 menjadi Rp 138,58 miliar pada Agustus 2005, diikuti sektor industri dan perdagangan dengan pertumbuhan masing-masing 121,18 persen dan 99,95 persen. Terkait dengan kinerja perbankan syariah, Amril mengemukakan perbankan syariah di Jatim terus menunjukkan kinerja yang tecermin dari sejumlah indikator, seperti aset, dana, dan pembiayaan.

Amril mengatakan, aset mengalami pertumbuhan tahunan (y-o-y) sebesar 47,45 persen dengan nilai Rp 1,04 triliun pada akhir Agustus 2005. Dana yang berhasil dihimpun tercatat Rp 821,21 miliar dan penyaluran pembiayaan sebesar Rp 940,36 miliar dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 56,99 persen dan 41,51 persen.

Financing deposit ratio (FDR) pada Agustus 2005 sebesar 114,51 persen, sedangkan nonperfoming financing (NPF) 2,86 persen, relatif tidak beranjak dari angka periode yang sama tahun lalu sebesar 2,45 persen. Hal itu, katanya, disebabkan peningkatan pembiayaan diikuti dengan kualitas kredit yang tetap terjaga.

Penghimpunan dana perbankan syariah di Jatim juga mengalami pertumbuhan tahunan yang tinggi sebesar 56,99 persen dengan dana yang terhimpun Rp 821,21 miliar. Sebagian besar dana ditempatkan pada simpanan deposito mudharabah dengan pangsa 52,39 persen dan sebagian lainnya ditempatkan pada tabungan (wadiah dan mudharabah) dan giro wadiah dengan pangsa masing-masing 38,37 persen dan 9,23 persen. Pertumbuhan dana tertinggi terjadi pada deposito dengan pertumbuhan 65,91 persen diikuti tabungan yang tumbuh 56,21 persen dan giro sebesar 22,22 persen.

(rhs )

Republika, Sabtu, 08 Oktober 2005
'Ketentuan Modal Membingungkan'

Dalam blue print BI, tahap spin off mulai 2008-20009

JAKARTA--Ketentuan modal pendirian minimal bank syariah yang baru diluncurkan Bank Indonesia (BI) menurut Direktur Karim Business Consulting (Karim), Adiwarman Karim, membingungkan. Pasalnya, peraturan tersebut tidak jelas ditujukan untuk siapa dan apa targetnya.

Selain itu, menurut Adiwarman, praktisi perbankan syariah masih dibuat bingung dengan turan tentang rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio, CAR) unit usaha syariah (UUS) minimal 8 persen yang berlaku mulai tahun 2006. Menurut Adi, perlu ditanyakan tujuan peraturan baru tentang penurunan modal minimal bank umum syariah menjadi Rp 1 triliun. Bila aturan itu ditujukan untuk mengarahkan agar UUS di spin off, menurut dia hal tersebut terlalu jauh. UUS terbesar saat ini, BNI Syariah, asetnya baru mecapai Rp 1,3 triliun dengan modal masih di bawah Rp 500 miliar. ''Untuk spin off masih jauh,'' kata Adi, Jumat (7/10).

BI, melalui PBI No. 7/35 Tahun 2005 tertanggal 30 September 2005 menurunkan modal minimal bank umum syariah jadi Rp 1 triliun dari Rp 3 triliun sebelumnya. Dengan menurunkan modal awal, BI berharap bank syariah di Indonesia tumbuh cepat karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum terlayani oleh bank syariah lantaran minimnya jaringan.

Adi menambahkan, BI telah merancang blue print pengembangan perbankan syariah di Indonesia yang dibagi dalam tiga tahap. Saat ini Indonesia berada dalam tahap kedua yaitu pengembangan pasar perbankan syariah. Tahap ketiga berlangsung tahun 2008-2009 dengan dimulainya spin off terhadap UUS. ''Kenapa sudah diterbitkan tahun 2005 ini. Pelaku perbankan syariah yang membaca blue print BI pasti bingung,'' kata Adi.

Ditambah lagi, Juni lalu BI juga telah mengeluarkan peraturan tentang rasio kecukupan modal (CAR) minimum UUS 8 persen. Padahal selama ini CAR UUS masih mengikuti bank induknya. Peraturan ini mewajibkan seluruh UUS melaporkan CAR mereka mulai 2006 dan BI akan minta bank induk menambah modal bila masih di bawah ketentuan.

''Ini menimbulkan kebingungan di kalangan pelaku perbankan,'' kata Adi. Dia menduga aturan tentang CAR ini telah menyebabkan pertumbuhan perbankan syariah terutana UUS melambat. Pelaku perbankan diduga mengerem rencana mereka untuk membuka UUS. ''Tahun ini yang membuka unit syariah hanya dua yaitu BTN dan BPD di NTB. Padahal tahun lalu ada delapan,'' kata Adi.

Untuk BPD, lanjut Adi, aturan CAR ini bisa menjadi masalah karena keputusan penambahan modal harus melibatkan DPRD setempat. Bila penambahan modal telah disetujui DPRD dan ternyata masih kurang, maka prosesnya harus diulang lagi dengan meminta persetujuan DPRD.

Sementara itu pengamat perbankan syariah, Karnaen Perwataatmaja, menyambut baik aturan modal Rp 1 triliun ini. Menurutnya, spin off memang sudah selayaknya bila ukuran UUS sudah besar. Sedangkan, kemungkinan konversi bank-bank kecil ke syariah, dia pun menyambut baik. ''Lagipula konversi mensyaratkan bank harus sehat. Kalau begitu kita sambut baik,'' kata Karnaen. Bila UUS dipisah, maka berbagai masalah akan teratasi. Antara lain ekspansi atau pembukaan kantor cabang menjadi lebih mudah prosedurnya. Selain itu karir karyawan juga lebih jelas karena merupakan institusi yang mandiri.

Untuk aturan CAR, Menurut Karnaen harus dilihat sebagai cara untuk meningkatkan efisiensi UUS. Sebab dalam perbankan syariah yang masih didominasi pembiayaan murabahah, keuntungan bank ditentukan oleh harga beli, biaya yang harus kembali, dan keuntungan dari pembiayaan murabahah.

Sementara efisiensi ditentukan dari rasio antara biaya operasional dengan jumlah transaksi yang terjadi. ''Untuk meningkatkan efisiensi, maka jumlah transaksi harus diperbanyak. Caranya dengan menambah modal untuk menambah pembiayaan,'' kata Karnaen.

Bila UUS tak punya modal maka bank induk harus menambahnya. Sedangkan bila modalnya kecil, maka pembiayaan sebaiknya diberikan kepada nasabah dengan pembiayaan kecil.

(c21 )

Republika, Sabtu, 08 Oktober 2005
Bank Islam Harus Tambah Modal dan Inovatif

Datuk Noorazman A Aziz menjadi orang penting di Malaysia kemarin. Mantan pejabat di Citibank Malaysia ini duduk tenang mengumumkan kerugian yang dialami BIMB Holding Berhad, sebuah bank syariah di Malaysia setelah bertahun-tahun memetik laba. Angka kredit macet di BIM Bmencapai 20 persen. Noorazman belum lama memimpin BIMB. Ditunjuk April silam, ia bercita-cita bank yang dipimpinnya menjadi satu dari lima bank syariah berkualitas internasional dalam beberapa dekade mendatang.

Mimpinya tidak mustahil diwujudkan. Tapi jalan yang harus dilalui cukup terjal. Untuk mengarah ke sana, harus ada perubahan besar. Managing Director BIMB ini sadar sepenuhnya ia menghadapi banyak tantangan. Semua tahu, aset bank Islam tetap rendah dibanding sepuluh bank besar, kendati sudah lebih dari tiga dekade hadir di Malaysia. Saat ini total aset bank Islam Malaysia 10 persen dari total bank nasional.

BIMB, harus memainkan peran dalam tren pesatnya pertumbuhan bank dan keuangan syariah. ''BIMB rupanya terlalu fokus ke fundamental,'' katanya kepada The Star Online. Akibatnya, bank bukan hanya kehilangan banyak orang berbakat dan pangsa pasar di berbagai segment tapi juga gagal menjadi pilihan bank syariah bagi sejumlah konsumen.

Kran liberalisasi yang dibuka Bank Negara Malaysia (BNM) menambah jumlah bank Islam dan meningkatkan kompetisi tidak saja di kalangan bank Islam tapi juga konvensional. ''Tak boleh lagi terlena dengan status sebagai bank syariah pertama. Kami harus melayani dengan cerdas dan inovatif.''

Noorazman, yang setelah dari Citibank memimpin Labuan Offshore International Financial Centre (Lofsa) dan chief operating officer Bursa Malaysia mengaku menghabiskan 13-18 jam sehari di BIMB untuk mencari solusi strategis bagi BIMB yang periode Juni rugi hingga 473 juta ringgit Malaysia.

''Untuk kembali jadi bank Islam terdepan di Malaysia, kami harus inovatif. Punya inspirasi adalah satu kelebihan. Mencantumkannya dalam perencanaan adalah hal kedua. Yang terpenting adalah implementasi.''

Untuk BIMB harus mengubah infrastruktur, merevisi sistem teknologi informasi dan manajemen risiko, serta menjalin aliansi strategis dengan sesama bank Islam, serta menyediakan produk yang dibutuhkan konsumen.

BIMB kini menjadikan bank internasional sebagai benchmark. Untuk itu harus ada modal, skill dan sikap yang baik dari seluruh karyawan. Ia juga tengah menggagas model franchise yang memungkinkan sebuah cabang bertanggung jawab sepenuhnya atas bisnis dan menjadi tambahan pendapatan bagi bank induk.

BIMB juga tengah mempertimbangkan untuk mendivestasi aset dan bisnis di Sarajevo, Filipina, Kamboja, Papua Nugini dan Afrika Selatan dan mengincar mengincar Indonesia, India, Pakistan, Cina dan Eropa Tengah.

''Kami tak bisa menuntut konsumen setia dengan tidak melakukan apa-apa sementara bank lain berusaha menariknya dengan berbagai cara.''

(tid )

Republika, Sabtu, 08 Oktober 2005
Total Aset Bank Syariah Rp 18,23 Triliun

JAKARTA--Total aset bank syariah di Indonesia periode Agustus 2005 naik lagi jadi Rp 18,23 triliun. Nilai tersebut meningkat dibanding Juli 2005 di mana aset bank syariah saat itu Rp 17,84 triliun.

Dana pihak ketiga (DPK) bank syariah pun naik lagi ke angka Rp 13,62 triliun. Pada periode Juli 2005, DPK bank syariah turun jadi Rp 13,32 triliun dibanding posisi Juni 2005 yang Rp 13,35 triliun. Menurut beberapa praktisi perbankan syariah penurunan DPK antara lain disebabkan ditariknya dana tabungan haji atau dana BPIH calon jamaah yang harus disetorkan ke BI sebagai pelunasan penyetoran BPIH.

Di BSM, dana jamaah haji mencapai Rp 450 miliar.''Mungkin menurun karena dari BSM sendiri dana BPIH yang ditarik cukup besar,'' kata Dirut BSM, Yuslam Fauzi beberapa waktu lalu.

Dari sisi pembiayaan, pada periode Agustus 2005 bank syariah menyalurkan Rp 14,77 triliun atau naik dari Rp 14,45 triliun dari posisi Juli 2005. Meningkatnya pembiayaan bank syariah menunjukkan bank syariah masih menjalankan fungsi intermediasinya dengan baik. Data Bank Indonesia menunjukkan pada Agustus 2005, financing to deposit ratio (FDR) atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga mencapai 108,4 persen atau terpaut sedikit dibanding Juli 2005 di mana FDR bank syariah 108,5 persen.

Dengan angka FDR di atas 100 persen, bank syariah jauh mengungguli bank konvensional di mana angka loan to deposit ratio (LDR) atau rasio pinjaman terhadap DPK masih berkisar 45-55 persen.

Dengan aset Rp 18,34 triliun, aset bank syariah baru mencapai 1,35 persen dari total bank secara nasional. Sedangkan dari sisi pembiayaan angkanya mencapai 2,32 persen dari total pembiayaan yang disalurkan bank nasional. Untuk kantor cabang, total jaringan bank syariah pada September 2005 mencapai 549 yang dimiliki 3 bank umum syariah, 17 unit usaha syariah dan 92 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS).

Meningkatnya aset dan pembiayaan bank syariah rupanya juga dibarengi dengan peningkatan non performing loan (NPL) atau kredit tidak lancar. NPL bank syariah pada Desember 2004, sekitar 2,4 persen dan naik jadi 2,8 persen pada Maret 2005, naik lagi jadi 3,8 persen pada Juni 2005 hingga Agustus 2005.

(tid )

Republika, Jumat, 07 Oktober 2005
Modal Bank Umum Syariah Rp 1 Triliun

Penurunan modal diharapkan bisa merangsang spin off

JAKARTA--Untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia, Bank Indonesia menurunkan modal awal Bank Umum Syariah (BUS) jadi Rp 1 triliun. Ketentuan tentang modal awal BUS ini ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia No.7/35/Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No.6/24/2004.

Dengan ketentuan ini, modal awal BUS lebih rendah dibanding modal umum bank konvensional. Dalam PBI No.7 Tahun 2005 disebutkan jaringan bank syariah masih terbatas. Akibatnya, tidak semua masyarakat bisa dilayani bank syariah. Semula modal awal bank umum syariah sama dengan bank konvensional yakni Rp 3 triliun.

Deputi Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Edy Setiadi, kepada Republika berharap peraturan ini merangsang praktisi perbankan untuk masuk membuka bank syariah. ''Makanya modal disetor bank syariah diturunkan jadi Rp 1 triliun,'' katanya, Kamis (6/10).

Edy mengatakan peraturan baru ini juga ditujukan mendorong minat praktisi bank men-spin off unit usaha syariahnya. Bila membuat bank syariah baru, kata Edy, pertimbangannya lebih banyak. Antara lain, kata Edy, harus mencari nasabah baru dan lainnya. ''Makanya kami lebih cenderung mendorong spin off. Tapi tergantung keputusan pemilik modal dan bank induk.''

Edy memaparkan dengan spin off, pertumbuhan bank syariah akan lebih dinamis. Minimal, sambungnya, kewenangan atau otoritas pimpinan yang lebih besar dibanding hanya dalam status unit usaha syariah yang terbatas. Menurut Edy, jika bank induk mendorong pertumbuhan bank syariah, mereka akan mendorong Unit usaha syariahnya dipisah. Toh, dari segi teknologi informasi masih bisa bergabung dengan bank induk. ''Seperti BSM dan Bank Mandiri.''

Edy mengatakan dengan spin off perkembangan bank syariah lebih baik. ''Value yang disandang UUS mengikut bank induk. Jika value yang diikuti sesuai atau sejalan dengan misi bank syariah memang tidak masalah. Tapi jika sebaliknya bisa menghambat perkembangan bank syariah.

Mengenai melambatnya pertumbuhan bank syariah saat ini, Edy mengatakan harus tetap ditanggapi positif. ''Mungkin waktu membuat perkiraan, data base yang digunakan mungkin kurang akurat karena sudah low based.'' Dituturkannya bahwa semula BI meletakkan harapan pada beberapa Unit Usaha Syariah. ''Tapi ternyata perkembangan mereka kurang menggembirakan.'' UUS beberapa bank semula diperkirakan ikut memberikan sumbangan signifikan terhadap pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Minimal dari segi aset. Ada kemungkinan, UUS tersebut harus konsolidasi dengan bank induk sehingga apa yang diharapkan tidak terjadi.

Edy mengatakan saat ini yang cukup menonjol adalah bank pembanguann daerah (BPD). BI berharap ini cukup bagus karena berarti memperluas cakupan bank syariah di daerah. Lagi pula, katanya, BPD biasanya dimiliki oleh pemerintah daerah sehingga mempermudah promosi.

''Kami tengah menunggu respons dari Jawa Timur dan Jawa Tengah.'' Kedua wilayah tersebut memiliki komunitas Muslim (pesantren) cukup besar. Tapi, belum ada kabar dari pengelola BPD apakah ingin membuka syariah. Berdasarkan data Bank Indonesia, September 2005, terdapat tiga bank umum syariah dan 17 unit usaha syariah, dan 92 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS) dengan total kantor (jaringan) 549.

Sedangkan dari kinerja keuangan, total aset bank syariah Rp 18,23 triliun. Dana pihak ketiga yang dihimpun bank syariah Rp 13,62 triliun dan pembiayaan Rp 14,77 triliun. Dibanding total bank nasional, aset bank s yariah baru 1,35 persen dan financing to deposit ratio atau rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga mencapai 108,4 persen. Rasio kredit tidak lancar saat ini 3,8 persen.

( )

Republika, Jumat, 07 Oktober 2005
Asosiasi Akuntansi dan Keuangan Syariah Terbentuk

JAKARTA -- Berbagai kalangan akademis dan pengusaha membentuk Asosiasi Akuntansi dan Keuangan Syariah Indonesia (AAKSI). AAKSI dideklarasikan Ramadhan ini dengan tujuan advokasi, edukasi dan pemberdayaan ekonomi umat.

Menurut Sekjen AAKSI, Taufan Maulamin, AAKSI ingin jadi gerakan akademis mengembangkan akuntansi dan keuangan syariah. ''Contohnya bagaimana modal dan format pelaporan dalam akuntansi perbankan syariah,'' kata Taufan, kemarin (6/10).

Dalam menjalankan misi utamanya, AAKSI juga akan menjadi pengamat sekaligus terjun langsung. Misalnya, perumusan kode etik dalam sertifikasi dan akuntansi syariah. AAKSI juga mendampingi nasabah untuk memastikan apakah margin keuntungan dalam pembiayaan bank syariah sudah adil.

''Kita ingin menguatkan posisi nasabah sebagai mitra bank syariah.'' Dalam hal ini, lanjutnya, Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga dimungkinkan memeriksa transaksi pembiayaan bank dengan nasabah. Saat ini peran DPS masih global dan terbatas pada kesesuaian produk pada prinsip Islam.

Secara umum, kata Taufan, AAKSI ingin berkontribusi untuk percepatan implementasi nilai kebenaran universal pada ekonomi syariah. Karena itu mereka akan mengusung ekonomi syariah ini sebagai domain bisnis dibanding domain agama demi menghilangkan fobi terhadap ekonomi Islam. ''Makanya HSBC dan Standar Chartered juga membuka unit syariah,'' kata Taufan.

Kepada perbankan syariah AAKSI menghimbau agar pembiayaan kepada usaha kecil dan menengah (UKM) lebih ditingkatkan. Selain itu porsi pembiayaan musyarakah dan mudharabah diperbesar dibanding murabahah serta pendampingan pada nasabah.

Taufan mengakui perbankan syariah memang masih dalam masa pertumbuhan awal. Untuk menjadi ideal dalam praktiknya memang masih sulit. Namun, harus ada yang menarik benang merah, memulai menjadi contoh perbankan syariah yang ideal.

Dia mencontohkan modal ventura dan praktik beberapa baitulmal wattamwil (BMT) yang melakukan pendampingan pada UMKM. Dengan dana Rp 5 miliar bisa menghidupi 100 UKM dibanding hanya untuk satu korporasi besar. ''Bank syariah bisa berperan mengatasi pengangguran.''

Menurut Taufan sudah saatnya juga bank syariah mengambil peran lebih besar di sektor riil sebagaimana di Timur Tengah di mana bank bisa memiliki pabrik, showroom mobil sehingga harganya bisa bersaing.

(c21 )

Republika, Kamis, 06 Oktober 2005
Bahaya Sistem Bunga

Muhammad Syarif Surbakti
(Senior Compliance and Risk Management Officer PT Bank Muamalat Indoneisa)

Untuk menahan laju inflasi, Bank Indonesia menaikkan lagi BI Rate jadi 11 persen. Asumsinya adalah mengimbangi laju inflasi yang setelah kenaikan BBM terakhir diperkirakan mencapai 12 persen. Naiknya BI Rate memicu naiknya suku bunga pinjaman dan deposito. Tahun 1998, tindakan ini mengakibatkan bank konvensional berguguran. Amat dipahami bahwa bukan tanpa dasar Islam melarang praktik bunga. Uraian di bawah ini menjelaskan dampak negatif dari bunga bank.

1. Melahap kekayaan orang lain
Masih segar dalam ingatan fakta mengerikan ketika deposan bank nasional melahap kekayaan dan akumulasi keuntungan bank nasional selama puluhan tahun hanya dalam tempo tiga tahun (dalam kurun 1997-1999). Peristiwa itu mengakibatkan kerugian agregat Rp 700 triliun yang jadi beban negara melalui program penyehatan dan rekapitalisasi perbankan nasional.

Ini tak lain karena negative spread (bunga deposito lebih tinggi dari suku bunga kredit). Ketika itu, rata-rata bunga deposito mencapai 40-60 persen, sedangkan bunga kredit 30-40 persen. Perbankan mengalami pendarahan hebat. Modal tergerus hingga minus. Di sisi lain, usaha dan kerja keras debitur jadi sia-sia karena biaya non-operasi (biaya bunga kredit) amat mencekik hingga banyak perusahaan rugi.

2. Menimbulkan kebencian dan niat jahat
Orang-orang miskin, karena menyadari bahwa kreditor telah memakan harta kekayaannya akan menyumpahi dan mengharapkan mereka tertimpa hal buruk. Praktik bunga turut membantu menyebarluaskan keinginan jahat dan kebencian di masyarakat. Berita kriminal di televisi kerap menampilkan kisah pembunuhan yang diakibatkan utang-piutang. Profesi pemakan bunga, rentenir atau apapun namanya di masyarakat memiliki nama yang tidak baik.

3. Yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin
Dalam masyarakat kapitalis, orang kaya akan menjadi semakin kaya dengan mengumpulkan kekayaan orang miskin melalui bunga, sedangkan orang miskin bertambah miskin. Bunga menjadi alat eksploitasi kaum kuat terhadap kaum lemah. Ini diakui filsuf Yunani.

Sistem bunga mengerem investasi dan menurunkan tingkat akumulasi modal, sebab semakin tinggi suku bunga maka tingkat investasi menjadi semakin berkurang. Rasulullah SAW mengingatkan dan menegaskan suatu kepastian sebagai hukum bahwa bunga tidak meningkatkan investasi bahkan sebenarnya mengurangi kekayaan.

Dengan sistem bunga, orang yang punya uang memilih mendepositokan uangnya pada salah satu bank yang aman dengan program penjaminan pemerintah. Kemudian uangnya akan beranak-pinak menjadi berlipat kali, dengan hanya tidur-tiduran saja di rumah. Sementara, bank karena negative spread akan rugi (bangkrut).

4. Beban risiko dan keuntungan tidak adil
Dalam transaksi kredit berbasis bunga, secara struktural beban risiko dan keuntungan (risk and return) tidak seimbang (fair) antara kreditur dan debitur. Misalnya, dalam skim kredit berbasis bunga, kreditur selalu memposisikan dirinya superior. Ini dapat dilihat dari akad kredit yang secara tegas mengutamakan hak-hak prioritas kreditur di atas kepentingan debitur.

Jika, nasabah mengalami kesulitan di dalam bisnisnya yang murni dikarenakan masalah sistemik, bukan dikarenakan kecurangan dan kejahatan moral, kreditur tidak akan mau tahu. Debitur tetap wajib membayar kewajiban pokok dan bunga. Jika terlambat, bunganya akan bertambah plus tunggakan dan denda. Jika nasabah memperoleh keuntungan yang sangat besar, kreditur tetap mendapat porsi yang lebih kecil sebesar suku bunga pinjaman yang ditetapkan.

Kondisi ini akan berbeda bila skim yang digunakan adalah bagi hasil. Nasabah juga jadi was-was dan tak berani mengembangkan usaha karena hasil usaha sifatnya belum pasti sedangkan bunga bank pasti dan harus dibayar. Jaminan di dalam skim transaksi berbasis bunga murni berfungsi sebagai sumber alternatif pengembalian pinjaman plus bunganya dan denda (pure secondary wayout). Debitur sering kehilangan harta yang jadi agunan sehingga hidup lebih miskin dari sebelumnya.

5. Social cost meningkat
Salah satu dampak sistem utang konvensional sekarang ini adalah memberikan bentuk kekuasaan yang nyata, yaitu kekuasaan kreditor melakukan intervensi ke dalam sistem perekonomian negara-negara pengutang hingga menggoyang kedaulatan negara.

Akibat hutang dengan sistem bunga, hutan negara tropis mengalami penggundulan sehingga ekosistem dan iklim jadi tidak seimbang. Utang yang harus dibayar kepada pihak asing dan obligasi pemerintah pada bank-bank yang direkap (berikut bunganya) diperkirakan menggelembung jadi Rp 2000 triliun. Jika kita mampu membayar Rp 2 triliun setiap tahun, maka utang Indonesia baru lunas 1000 tahun, itu pun dengan syarat tidak ada lagi tambahan hutang baru.

Apa yang telah dilakukan Pemerintah untuk menanggung hutang ribawi tersebut di dalam APBN-nya? Rentetan fakta yang kita saksikan secara langsung adalah menaikkan harga- harga barang/jasa strategis seperti BBM, listrik, telepon dan barang-barang lainnya melalui skim perpajakan. Yang lebih tragis lagi adalah mengobral aset dan sumber daya alam strategis negara.

Hal lain yang patut dicemaskan adalah bunga akan berdampak kepada inflasi. Semakin tinggi suku bunga, maka tingkat inflasi juga akan semakin tinggi. Jika biaya bunga tinggi, maka produsen akan meningkatkan harga barang dan memacu produksi barang supaya mencapai impas. Pada sisi lain, daya beli dan investasi terbatas. Pengangguran pun bertambah. Wallahu a'lam.

( )

Republika, Kamis, 06 Oktober 2005
BI Rate Naik,Bank Syariah Jadi Solusi

Berkah bagi nasabah bank syariah karena pembiayaannya tidak berubah

JAKARTA -- Naiknya BI rate hingga mencapai 11 persen membuat pelaku usaha khawatir akan naiknya bunga pinjaman. Saat ini suku bunga pinjaman perbankan konvensional berkisar 14-15 persen dengan bunga deposito sekitar 5-9 persen. Kenaikan BI rate hingga 11 persen bisa membuat kalangan perbankan menaikkan suku bunga pinjaman hingga 17-21 persen yang tentu memberatkan kalangan usaha.

Direktur Bidang Syariah Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Arie Mooduto, menyatakan kebijakan suku bunga yang tinggi merupakan peluang bagi bank syariah menawarkan pembiayaan bebas fluktuasi bunga. ''Nasabah yang sadar tahu di bank syariah tak ada fluktuasi bunga. Mereka tahu perlakuan bank syariah tetap adil'' kata Arie, Rabu (5/10).

Orang yang berpikir rasional, kata Arie, merasa rugi bila tidak menggunakan jasa bank syariah. Namun dia mengingatkan peluang itu bisa rusak bila bank syariah tidak konsisten menerapkan etika bisnis Islami. Misalnya menerapkan pricing pembiayaan murabahah dengan patokan suku bunga. Arie yang mantan Direktur Pembiayan Bank Muamalat Indonesia (BMI) saat terjadi krisis ekonomi tahun 1998 merasakan sendiri efek suku bunga tinggi. Saat itu, bunga pinjaman mencapai 70 persen. ''Sangat jauh, tidak seimbang dengan rate di bank syariah.''

Berkah bagi nasabah BMI karena menikmati beban pembiayaan yang jauh lebih ringan dibanding nasabah bank konvensional. ''Nasabah eksisting kita sujud syukur. Mereka merasakan beginilah sesungguhnya perlakuan bank syariah. '' kata Arie. Karena itulah hingga saat ini mereka menjadi nasabah yang loyal. Karena pengalaman saat krisis, kata Arie, bank sentral menyatakan bank syariah sebagai solusi ekonomi nasional. Sayangnya, porsi bank syariah tidak signifikan karena baru 1,8 persen dari total perbankan. Akibatnya, belum bisa mempengaruhi ekonomi makro.

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (Gapensi), Agus Kartasasmita, bank syariah memang bisa menjadi alternatif di saat suku bunga naik tajam. ''Anggota kita juga sudah menggunakan jasa bank syariah,'' kata Agus. Namun dalam situasi seperti ini banyak kontraktor butuh dana cepat untuk menyelesaikan proyek. Sedangkan bank syariah sama dengan perbankan lain yang menerapkan sistem jaminan. Karena itu kontraktor memilih mencari dana cepat dari pihak nonperbankan. ''Bunganya sangat tinggi tapi dalam jangka waktu pendek dikembalikan,'' katanya.

Menurutnya, naiknya bunga pinjaman akan mengurangi keuntungan pelaku usaha. Bagi kalangan kontraktor, hal itu bisa dikompensasi dengan menaikkan harga proyek. ''Tapi dampaknya kita bisa kalah tender,'' kata Agus. Bila bunga terus naik, maka kontraktor hanya bisa menyesuaikan harga proyek di samping harga bahan baku yang juga naik.

( c21 )

Republika, Rabu, 05 Oktober 2005
PKES Kampanyekan Ekonomi Syariah

JAKARTA--Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES) menggelar sosialisasi ekonomi dan keuangan syariah selama bulan Ramadhan ini. Program ini ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat akan ekonomi dan keuangan syariah. Adapun tujuan akhirnya adalah mengajak masyarakat peka dan mau bertransaksi secara syariah.

''Kami menggelar beberapa kegiatan,'' kata Direktur Eksekutif PKES, Nadratuzzaman Hosen dalam siaran pers yang diterima Republika, Selasa (4/10). Di antaranya adalah sosialisasi lewat tiga stasiun televisi dan juga menyebarkan buku saku perbankan syariah secara gratis kepada masyarakat di wilayah Bogor, Tangerang, dan Bekasi (Botabek). Sosialisasi lewat televisi dilakukan dengan menggelar program 'Syiar Syariah' yang ditayangkan di Metro TV (04.05-04.35 WIB), 'Oase Ekonomi Syariah' yang disiarkan TPI (05.00-05.30 WIB), serta Mutiara Ramadhan di TVRI yang ditampilkan pukul 17.08-17.38 WIB.

Acara tersebut, kata Nadratazzaman, akan diisi oleh ulama terkemuka seperti Ketua DSN MUI, KH Ma'ruf Amin, Dosen UIN, Prof Amin Suma, KH Didin Hafidhuddin, dan praktisi perbankan syariah seperti Syafii Antonio, Amin Aziz, Nurdin MA, dan pejabat pemerintah yang berkaitan dengan perekonomian syariah. ''Kami juga menyebarkan buku saku secara gratis.'' Buku yang dibagikan kepada masyarakat di wilayah Botabek ini berisi ulasan apa itu bank syariah. Selain itu, PKES juga menyebarkan buletin Suara Ekonomi Syariah setiap hari Jumat di kota Bogor. ''Kami berharap masyarakat dapat mengetahui, mengerti dan memahami ekonomi syariah walaupun dalam suasana ekonomi yang memprihatinkan akibat kenaikan BBM,'' tambah Nadratuzzaman.

PKES yakin, meningkatnya pemahaman masyarakat tentang ekonomi dan keuangan syariah bisa berdampak lebih jauh yakni mengatasi masalah ekonomi umat. ''Ekonomi syariah ini solusi atas masalah ekonomi di Indonesia.'' Dengan pemahaman yang lebih baik, akan tumbuh kesadaran umat bahwa bangsa ini harus jadi bangsa yang mandiri dan bertumpu pada kekuatan sendiri dan bukan pada ekonomi asing.

PKES bersyukur awal Ramadhan ini dimulai bersama-sama dan tidak ada perbedaan. PKES juga ingin mengisi bulan ibadah ini dengan menggugah pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Bersamaan dengan bulan baik di mana semua umat Islam berlomba memperbanyak ibadah, PKES mengetuk perhatian dan kesadaran umat akan ekonomi yang didasarkan prinsip Islam.

n tid ( )

Republika, Rabu, 05 Oktober 2005
Bank Syariah Harapkan Bagi Hasil Juga Dijamin LPS

JAKARTA -- Kalangan perbankan syariah berharap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) berlaku adil terhadap bank syariah. Bila dana nasabah berikut bunga di bank konSupaya nasabah bank syariah yakin dana merekavensional dijamin, maka dana nasabah dan bagi hasilnya di bank syariah harus mendapat perlakuan sama.

Direktur Bank Muamalat Indonesia (BMI), M Hidayat, mengatakan perlakuan yang sama ini perlu untuk menjamin kepercayaan nasabah kepada bank syariah. Menurutnya, dalam situasi ekonomi yang tidak stabil saat ini perlu adanya kebijakan yang bisa membuat nasabah bank syariah juga merasa aman. ''Agar tak ada pandangan berbeda yang bisa jadi alasan timbulnya gangguan kepercayaan nasabah,'' kata Hidayat, beberapa waktu lalu.

Menurut Hidayat, bila hanya dana pokok nasabah bank syariah yang dijamin dirinya masih yakin tidak akan menimbulkan pengaruh. Karena yang akan dilihat oleh nasabah adalah kinerja bank bersangkutan. ''Bila bank syariah bisa memberi bagi hasil yang baik dan kinerjanya efisien, orang tak akan ragu tempatkan dananya,'' tuturnya.

Selain itu bank syariah selama ini dikenal transparan dalam hal kinerja baik kepada pemegang saham maupun nasabah. Karena kinerja bank syariah dapat diukur dari bagi hasil yang diberikan pada nasabah tiap bulan. Berbeda dengan bank konvensional yang memberikan bunga tetap sehingga nasabah tak bisa mengukur kinerjanya.

Hidayat menambahkan, rata-rata bagi hasil perbankan syariah selalu lebih besar dibanding bunga bank konvensional. Hal ini yang perlu dipikirkan berapa maksimal nilai equivalent rate nisbah bagi hasil yang dijamin. Apakah dibatasi sama dengan bank konvensional atau dibedakan. Lagipula sebelum krisis ekonomi tahun 1998 pun dana nasabah bank tidak dijamin pemerintah. Selain itu, LPS secara pelan-pelan akan melepaskan penjaminan sehingga pada tahun 2007 dana pihak ketiga (DPK) yang dijamin maksimal Rp 100 juta.

Sementara Ketua Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo) wilayah Jabotabek, Abdidin Said, berharap agar nisbah bagi hasil untuk Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) juga dijamin. Dia menolak adanya diskriminasi antara perbankan syariah dan konvensional. ''Bagi hasil BPRS juga tinggi. Rate-nya sekitar 15-16 persen,'' kata Abidin yang juga Direktur Utama BPRS Bina Rahmah di Bogor.

Abidin menambahkan bahwa BPRS sendiri sudah menyatakan kepada nasabah bahwa dana mereka telah dijamin pemerintah. ''Dana itu adalah dana pokok dan bagi hasilnya,'' kata Abdidin. Selain itu BPRS anggota Asbisindo juga menginginkan adanya semacam sertifikasi atau nomor anggota bagi bank yang ikut program LPS. Hal ini untuk membuktikan kepada nasabah bahwa mereka benar-benar ikut program penjaminan. ''Ini berpengaruh juga kepada kepercayaan nasabah,'' kata Aibidin. Apalagi mayoritas rekening nasabah di BPRS bernilai nominal di bawah Rp 100 juta yang akan terus mendapat penjaminan selepas tahun 2007.

Sebelumnya Direktur Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia (BI), Harisman, telah mengatakan bahwa saat ini Departemen Keuangan bersama BI masih mendiskusikan mengenai penjaminan dana nasabah bank syariah. Menurut Harisman, dana dan bunga nasabah bank konvensional memang dijamin. Sedangkan untuk bank syariah masih belum diputuskan apakah hanya dana pokok atau berikut bagi hasilnya.Sedangkan pemerintah mewajibkan semua bank untuk ikut dalam program LPS dengan membayar premi 0,1 persen dari DPK per semester yang dihitung dari rata-rata simpanan nasabah di akhir bulan. Pemerintah juga telah menyiapkan rancangan peraturan pemerintah tentang tentang penjaminan simpanan berdasarkan prinsip syariah.

 ( aman )

CIREBON --Hukum haramnya bunga bank sudah definitif. Praktik bunga yang saat ini berlaku dalam dunia perbankan bahkan lebih zalim dibandingkan yang berlaku pada masa awal Islam dulu. Karena itu tak ada alasan lagi untuk menyatakan bunga bank boleh.

Peneliti pada Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia, Setiawan Budi Utomo, pada seminar bank Islam di Cirebon akhir pekan silam bercerita bahwa pada zaman rasulullah, bila pinjaman dilunasi tepat waktu maka tidak dikenakan tambahan. Riba baru diterapkan bila pelunasan melebihi batas waktu sebagai bonus tambahan waktu pelunasan. ''Praktik tersebut dilarang Rasulullah SAW,'' kata Setiawan.

Sedangkan, riba zaman sekarang berbeda. Pelunasan tepat waktu atau tidak tetap dikenakan tambahan pembayaran. Sedangkan jika melebihi batas waktu akan terkena bunga berbunga. ''Jadi bunga bank yang sekarang berlaku lebih jahat dibanding riba yang dulu dilarang Islam.''

Uniknya, kata dia, sebagian ulama di Indonesia masih menganggap bunga bank tidak sama dengan riba atau masih subhat (meragukan). Padahal, secara umum berbagai lembaga Islam internasional seperti Rabithah Alam Islamy, Universitas Al Azhar Kairo, dan Majma Fiqih Islamy Organisasi Konferensi Islam (OKI) telah menyatakan bunga bank haram. Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru pada akhir 2003 menegaskan fatwa serupa.

Mereka yang berpendapat bunga bank bukan riba mengatakan suku bunga yang wajar dibolehkan untuk menutup inflasi. Yang dilarang adalah jika berlipat ganda sebagaimana dipraktikkan rentenir. Bunga diidentikkan dengan kesempatan memperoleh keuntungan yang hilang. Pada saat yang sama, uang dianggap sebagai komoditas sebagaimana barang-barang lainnya yang dapat disewakan dan diambil upah atasnya. Yang lebih parah, kata Setiawan, bank dan lembaga keuangan dianggap tidak termasuk yang terkena hukum taklif atau dibebani syariat.

Setiawan menegaskan bunga dilarang bukan saja oleh Islam tapi juga Kristen dan Yahudi dan ditegaskan dalam kitab sucinya. Kalangan filsuf Yunani seperti Plato dan Aristoteles pun mengecam riba. Mereka menganggap uang sebagai alat tukar dan bukan alat penghasil tambahan melalui bunga. Plato sendiri mengatakan bunga merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin.

Sementara dalam agama Kristen terjadi perbedaan pemahaman mengenai haramnya bunga. Menurut Setiawan, pandangan ahli agama Kristen tentang bunga terbagi dalam tiga periode. Pendeta Kristen pada awal abad 1-12 cenderung mengharamkan bunga. Namun sarjana Kristen pada abad 12-15 dan abad modern makin bersikap lunak terhadap bunga.

Sebelumnya Direktur Direktorat Perbankan Syariah BI, Harisman, mengatakan umat Islam Indonesia belum terpengaruh dengan fatwa MUI tentang haramnya bunga bank. Dari penelitian di tiga provinsi pada tahun 2004 didapati hanya 4-7 persen yang mengalihkan rekening ke bank syariah. Sementara 7-9 persen melakukan hal yang sama namun masih mempertahankan rekening di bank konvensional. ''Selebihnya, sekitar 85 persen tidak melakukan apa-apa,'' kata Harisman.

BANDUNG --PermataBank Syariah dan Rumah Zakat Indonesia (RZI) luncurkan Kartu Visa Elektron RZI (VE-RZI). Dengan kartu tersebut, belasan ribu muzaki (pembayar zakat) tak perlu membayar zakat secara langsung melainkan cukup dengan kartu ATM, mobile banking, internet banking dan seluruh electonic channel yang disediakan PermataBank Syariah.

Peluncuran VE-RZI dilakukan oleh Presiden Direktur RZI, Abu Syauqie dan General Manager Permata Bank Syariah, Ismi Kushartanto di gedung Sabuga, Bandung, Ahad (2/10). ''Kami ingin membantu masyarakat membayar zakat,'' ujar Ismi di Bandung, Ahad (2/10).

Ismi menandaskan, saat ini masih banyak potensi zakat di tanah air yang belum terserap. Salah satu kendalanya adalah karena kurangnya fasilitas teknologi lembaga amil zakat (LAZ). Dengan VE-RZI ini, penyaluran zakat tidak mengganggu aktivitas keseharian kalangan muzaki RZI. Mengingat, sambung dia, VE-RZI pun bisa digunakan pada ATM BCA, ATM Bersama, serta Alto. . Masih dikatakan Ismi, Permata Bank Syariah pun akan menyosialisasikan VE-RZI kepada nasabahnya. Pada setiap kantor cabang dan counter Permata Bank Syariah, imbuh dia, akan disediakan stand VE-RZI.

Presiden Direktur RZI, Abu Syauqie optimistis VE-RZI mampu meningkatkan perolehan zakat. Tahun 2005, tutur dia, RZI menargetkan perolehan zakat sebesar Rp 42 miliar. Tahun lalu RZI hanya mampu menghimpun zakat Rp 23 miliar.

''Kehadiran teknologi pada LAZ, khususnya RZI merupakan tuntutan profesionalisme dan mengoptimalkan pengumpulan zakat,'' ujarnya. Saat ini, potensi dana zakat di Indonesia mencapai Rp 20 triliun per tahun. Namun, yang terserap oleh LAZ baru sekitar 20 persennya saja. Dana tersebut belum mampu menyentuh anak yatim dan mustahik di seluruh Indonesia.

RZI mengasuh 7.000 anak yang duduk di bangku SD dan SLTP. Sementara donatur terhimpun di RZI, tutur dia, sebanyak 11.240 orang.

KUALA LUMPUR--Gubernur Bank Negara Malaysia, Tan Sri Zeti Akhtar Aziz, berinisiatif mendirikan pusat pendidikan ekonomi dan keuangan syariah internasional. Pusat pendidikan ini ditujukan mempercepat pemenuhan kebutuhan SDM lembaga keuangan syariah.

Pusat pendidikan ini merupakan lembaga profesional dengan jenjang pendidikan pascasarjana atau S2. Berbicara di depan forum WIEF, Zeti, menyatakan menyediakan tenaga profesional merupakan tantantangan dalam memperluas linkage sistem keuangan syariah domestik dan internasional.

Zeti, sebagaimana dikutip kantor berita Bernama, juga menyatakan lembaga keuangan syariah di Malaysia sekarang memasuki babak baru dengan menjadi bagian dari sistem keuangan syariah internasional. Strategi ini ditempuh dalam rangka menjadikan negerinya hub ekonomi Islam dan menarik dana dari dunia internasional.

Ia mengungkap liberalisasi sistem keuangan syariah Malaysia telah mendatangkan tiga bank syariah asing ke negerinya. Setelah bank, Malaysia juga mengajak perusahaan asuransi syariah internasional masuk. Untuk menaik investor luar, Malaysia juga gencar menerbitkan instrumen keuangan syariah kaliber global. Pemerintah pun mendukung penerbitan sukuk yang bisa diakses pasar internasional. Sejak 2004, kata Zeti, pasar Malaysia terbuka untuk asing.

DUBAI--ABC Islamic Bank di Dubai kemarin menutup obligasi syariah (sukuk) untuk The Investment Dar Company (TIC). Sukuk dengan skim musyarakah itu diterbitkan atas nama lembaga keuangan dan investasi Kuwait.

''Transaksi sukuk ini tergolong sukses. Ini bentuk kerja sama semua pihak sepanjang musim panas kemarin,'' kata Naveed Khan, managing director ABC Islamic Bank kepada wartawan di Dubai. Menurut Khan, animo investor dua kali lipat dari yang diperkirakan. Selain itu peminatnya pun tidak hanya dari Dubai saja tapi juga dari negara Timur Tengah lainnya.

Sukuk ini dikenal untuk Investmen Dar Company, sebuah perusahaan yang dibentuk tahun 1994. Perusahaan tersebut menyediakan beragam produk keuangan syariah termasuk pembiayaan konsumer, investasi, broker dan perdagangan, real estat dan manajemen investasi.

TIC, sebagaimana dikutip Gulf Daily juga telah mendiversifikasikan produknya dengan pembiayaan kendaraan dan terdaftar di Bursa Saham Kuwait.Tahun lalu TIC memperoleh laba 26,8 juta dimar Kuwait atau naik dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Total aset TIC mencapai 335,9 miliar dinar dan ekuitasnya 113,2 juta dinar. Hingga semester I 2005, labanya 35,5 juta dinar.

(tid )